Zero ODOL di Kaltim, DPRD: Investasi Keselamatan dan Infrastruktur Jangka Panjang

Kaltimpedia.com, Samarinda – Program penertiban kendaraan over dimensi dan over muatan (ODOL) yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat apresiasi dari Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi. Menurutnya, kebijakan Zero ODOL tidak hanya berkaitan dengan penegakan aturan lalu lintas, tetapi juga langkah strategis untuk menjaga keselamatan warga dan keberlanjutan infrastruktur daerah.

Subandi menegaskan, keberadaan kendaraan ODOL selama ini memberi dampak serius terhadap kerusakan jalan yang pada akhirnya menguras anggaran daerah. Kondisi ini, ujarnya, harus dipandang sebagai masalah strategis yang memengaruhi hajat hidup banyak orang.

“Masalah ODOL bukan hanya pelanggaran teknis. Ini menyangkut nyawa pengguna jalan dan uang rakyat. Jalan yang rusak memutus konektivitas ekonomi dan mengancam keselamatan,” kata politisi Fraksi PKS tersebut.

Program Zero ODOL di Kaltim resmi dimulai pada 14–27 Juli 2025, diawali dengan sosialisasi sejak akhir Juni. Kebijakan ini selaras dengan target nasional mewujudkan Indonesia bebas ODOL pada 2026.

Subandi mengaku terkejut saat meninjau langsung kondisi di lapangan. Ia melihat sejumlah truk dengan dimensi jauh melampaui batas yang diizinkan, kondisi yang dinilainya membahayakan pengguna jalan lain, khususnya pengendara roda dua.

“Truk ODOL itu besar sekali. Kalau oleng atau remnya bermasalah, dampaknya bisa fatal. Ancaman ini nyata,” ujarnya.

Selain keselamatan, ia menyoroti kerugian ekonomi akibat jalan yang rusak karena kendaraan ODOL. Menurutnya, pembengkakan biaya perbaikan jalan tiap tahun merupakan bentuk pemborosan yang mengurangi alokasi untuk program pembangunan produktif.

“Kerusakan jalan bukan sekadar masalah tambal sulam. Ini mengganggu distribusi logistik, mobilitas warga, dan laju pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.

Meski mendukung penindakan tegas, Subandi menekankan bahwa keberhasilan Zero ODOL membutuhkan pendekatan edukatif dan kerja sama dengan pelaku usaha transportasi maupun sopir truk. Ia menilai kesadaran kolektif adalah kunci.

“Kalau semua pihak sadar ODOL merugikan kita bersama, gerakan ini akan lebih efektif daripada sekadar razia,” jelasnya.

Ia optimistis, jika dijalankan konsisten dan melibatkan berbagai pihak, Zero ODOL akan menciptakan jalan yang lebih awet sekaligus sistem transportasi yang aman dan efisien.

“Ini investasi besar untuk keselamatan masyarakat dan daya tahan infrastruktur yang dibangun dengan uang rakyat,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)