Bapenda Kaltim Tegaskan Komitmen Perjuangkan Dana Transfer dan PNBP yang Belum Dibagi-Hasilkan

Samarinda – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak fiskal daerah di tengah berkembangnya isu pemangkasan dana transfer pemerintah pusat. Selain mengoptimalkan PAD, pemerintah provinsi juga fokus menuntut pembagian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang selama ini belum dialokasikan kepada daerah.

Kepala Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah Bapenda Kaltim, Maya Fatmini, mengatakan pihaknya tidak tinggal diam terhadap dinamika kebijakan fiskal nasional.

Ia menyebut bahwa isu pengurangan dana transfer, termasuk dana bagi hasil (DBH) yang sudah berjalan selama ini, menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.

“Saat ini berkembang isu mengenai pemangkasan dana transfer, termasuk yang sudah dibagi-hasilkan. Namun kami tetap memperjuangkan dana PNBP yang belum dibagi-hasilkan,” ujarnya (27/11/2025).

Salah satu sumber yang diperjuangkan ialah PNBP dari penjualan hasil tambang. Berdasarkan rekonsiliasi triwulanan dengan Kementerian ESDM, kata Maya, kontribusi Kaltim terhadap PNBP nasional di sektor tersebut adalah yang terbesar di Indonesia.

“Dari hasil rekonsiliasi triwulanan dengan Kementerian ESDM, kontribusi Kaltim terhadap pendapatan nasional dari PNBP penjualan hasil tambang mencapai 53 persen, yang terbesar di Indonesia, tetapi daerah belum mendapatkan bagi hasilnya,” terangnya.

Ia menegaskan bahwa perjuangan tersebut telah dilakukan secara formal oleh pemerintah provinsi. “Hal ini sudah kami perjuangkan, dan Pak Gubernur juga telah mengirim surat resmi ke Kementerian ESDM. Kami bekerja dan tidak berpangku tangan,” kata Maya.

Selain sektor tambang, Kaltim juga menuntut pembagian PNBP dari penggunaan kawasan hutan. Maya menyebutkan bahwa aktivitas pemanfaatan kawasan hutan menimbulkan tekanan besar terhadap lingkungan daerah, sementara Kaltim membutuhkan dukungan pembiayaan untuk perbaikan infrastruktur.

“Karena itu Pak Gubernur juga sudah menyurati Menteri Kehutanan untuk meminta pembagian PNBP penggunaan kawasan hutan yang selama ini belum dibagikan kepada daerah,” jelasnya.

Bapenda Kaltim berharap perjuangan tersebut berbuah hasil agar daerah memperoleh hak fiskal yang proporsional, sejalan dengan kontribusi besar Kaltim terhadap pendapatan nasional.(ct/ADV/Diskominfo)