Pemprov Kaltim Genjot Mandiri Pangan Mahulu, Program Sawah 200 Hektare Libatkan Regenerasi Petani Muda

Samarinda – Untuk memutus mata rantai kerentanan pangan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Pasca krisis beras yang sempat menghantam wilayah ini pada pertengahan tahun 2025, Mahulu kini ditetapkan sebagai zona prioritas utama dalam upaya penguatan kemandirian pangan daerah

Strategi besar yang diusung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) secara tegas meninggalkan pola penanganan berbasis penyaluran bantuan temporer dan beralih pada pembangunan sentra produksi baru yang berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan.

​Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Siti Farisyah Yana, menegaskan bahwa pola ketergantungan Mahulu terhadap pasokan cadangan beras provinsi setiap kali stok menipis sudah tidak dapat dipertahankan.

Pola ini tidak hanya tidak berkelanjutan secara ekonomi, tetapi juga terikat oleh prosedur birokrasi yang ketat. “Mahulu kita dorong betul untuk bisa mandiri. Selama ini kalau stok menipis, pasti bergantung pada cadangan beras provinsi. Pola seperti itu tidak bisa terus-menerus,” ujar Yana (2/12/2025).

Dia menjelaskan bahwa ketentuan penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) sangat terbatas. Bantuan hanya dapat disalurkan ketika bupati menetapkan status tertentu, seperti keadaan darurat atau bencana.

“Penyaluran beras tidak bisa serta-merta. Harus ada kondisi khusus yang ditetapkan pemerintah daerah,” imbuhnya.

Dirinya menegaskan urgensi bagi Mahulu untuk membangun kapasitas produksi sendiri yang permanen.

​Sebagai langkah konkret dan solusi jangka panjang, Pemprov Kaltim, bekerja sama erat dengan Pemerintah Pusat, telah menyiapkan program pembukaan sawah baru yang ambisius seluas 200 hektare di Mahulu.

Program pengerjaan lantai dan cetak sawah secara fisik dijadwalkan akan mulai berjalan aktif pada tahun anggaran 2026. “Kita siapkan lantai sawah dan cetak sawah. Ada 200 hektare yang akan dibuka di Mahulu,” ungkap Yana.

Proyek ini diposisikan sebagai fondasi kedaulatan pangan Mahulu di masa depan.
​Namun, program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik semata.

Pemprov Kaltim menyadari bahwa kemandirian pangan harus ditopang oleh sumber daya manusia yang kompeten.

Oleh karena itu, program 200 hektare ini juga dirancang sebagai ruang pemberdayaan bagi masyarakat lokal. Secara khusus, generasi muda Mahulu akan dilatih intensif untuk mengoperasikan alat pertanian modern dan mekanisasi yang akan disediakan oleh pemerintah.

“Anak-anak muda nanti akan kita latih menjadi petani modern. Jadi bukan hanya buka lahan, tapi membangun SDM-nya,” tambah Yana.

Untuk itu, dia menekankan bahwa proyek ini adalah investasi dalam regenerasi petani.

​Mengingat kebutuhan anggaran yang besar dan bersifat strategis untuk membuka lahan skala luas, seluruh pembiayaan program cetak sawah di Mahulu ini sepenuhnya dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Yana menjelaskan bahwa APBD Kaltim saat ini lebih difokuskan pada belanja rutin dan operasional, sehingga pemerintah daerah mengutamakan kolaborasi pendanaan dengan Pemerintah Pusat untuk membiayai program strategis semacam ini.

“Kegiatan strategis seperti ini kita ajukan ke pusat karena ruang APBD kita terbatas,” jelasnya.

​Terakhir, Yana menegaskan bahwa penanganan dan penguatan ketahanan pangan merupakan urusan kolektif. Upaya ini tidak dapat diemban oleh satu dinas saja.

Seluruh sektor yang terkait dengan rantai pangan, mulai dari perdagangan, peternakan, perikanan hingga perkebunan dipastikan bergerak bersama dalam satu kerangka kerja terpadu di bawah koordinasi Asisten II Pemprov Kaltim. “Masalah pangan itu urusan semua sektor. Semua turun bersama,” pungkas Yana.

Melalui program terintegrasi ini, Mahulu ditargetkan mampu keluar dari ketergantungan pada beras bantuan dan bertransformasi menjadi daerah dengan kemandirian pangan yang kuat, modern, dan berkelanjutan.(ct/ADV/Diskominfo)