Meski Sudah Baik, Muhammad Samsun Minta LKPJ Gubernur Kaltim 2022 Ditinjau dan Dievaluasi Lagi
Samarinda, Kaltimpedia.com – Sejumlah capaian kinerja Pemprov Kaltim pada 2022 ini telah disampaikan Wakil Gibernur Kaltim, Hadi Mulyadi.
Capaian tersebut disampaikan Wagub Hadi Mulyadi melalui penyampaian Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPJ) masa kerja Gubernur Kaltim di rapat paripurna DPRD Kaltim ke-11, Selasa (28/3/2023).
Hadi menyebut, Benua Etam sudah cukup baik dalam mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berakhlak mulia dan berdaya saing. Hal ini dibuktikan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan target kinerja sebesar 77,25 persen dengan realisasi kinerja sebesar 77,44 persen atau capaian kinerja sebesar 100,25 persen.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Hadi Mulyadi menyampaikan kaitannya dengan kinerja pemerintahan, Kaltim juga meraih beberapa penghargaan. Mulai dari penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik se-Kalimantan, kemudian penghargaan terbaik ketiga Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan kategori urusan ketenagakerjaan sedang dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.
“Kaltim juga mendapatkan juara satu tingkat nasional Lomba Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) tahun 2022 kategori Pengelolan Program Tingkat Provinsi, kemudian Pemerintah Provinsi dengan Impementasi QRIS terbaik di Wilayah Kalimantan dan beberapa penghargaan lainnya, sebagai apresiasi atas hasil kinerja pemerintahan pada 2022,” beber Hadi Mulyadi.
Merespon hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun mengakui secara garis besar Pemprov Kaltim telah menunjukkan kinerja yang baik, dibuktikan IPM yang meningkat dan juga raihan prestasi baik di tingkat regional maupun tingkat nasional.
Baca Juga:
“Kita patut apresiasi kinerja Pemprov Kaltim yang cukup baik dan juga sejumlah prestasi yang sudah disebutkan Wagub” ujar Muhammad Samsun itu.
Meskipun begitu, Samsun menilai bahwa dari penyampaian LKPJ tersebut masih harus ditinjau dan dievaluasi kembali.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, kata dia, DPRD Kaltim kemudian membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk meninjau dan mengevaluasi LKPJ Gubernur tersebut, guna mengklarifikasi dan meninjau kembali capaian dari pengelolaan APBD tahun 2022.
Baca Juga:
“Ada beberapa hal yang mesti dievalusi, termasuk yang berkaitan dengan penekanan angka kemiskinan dan juga penurunan angka stunting yang sejak tahun lalu masih tinggi,” pungkas politisi asal PDI-Perjuangan itu. (fa/adv/dprdkaltim)
Artikel Terkait
