Komisi III Kritisi Banyak RTLH di Samarinda

Kaltimpedia.com, Samarinda – Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih banyak di Kota Samarinda. Terbukti pada akhir Bulan Desember 2022 Sebanyak 200 RTLH telah dibedah lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menanggapi hal tersebut, Anggota komisi III DPRD Samarinda, Anhar mengatakan seharus Kota Samarinda itu tidak ada lagi yang namanya RTLH.

Jika masih terdapat RTLH di Samarinda tentu tingkat kesejahteraan masyarakat ini patut dipertanyakan. Apalagi Kota Tepian memiliki APBD mencapai 5 triliun dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah yang cukup signifikan.

Baca Juga:

Shamri Tegaskan Para Pemilik Usaha di Pinggir Jalan Harus Pikirkan Lahan Parkir

“Jika memang masih ada rumah yang tidak layak huni di kota samarinda, saya kira itu ironi, karena kita punya APBD yang hampir 5 triliun, kemudian kita juga punya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang luar biasa,” ucapnya.

Kemudian, Anhar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bisa memanfaatkan dana CSR dari perusahaan yang ada untuk membantu mengurangi RTLH tersebut.

“Pemerintah dalam hal pengentasan rumah tak layak huni bisa menggandeng pihak swasta, ataupun BUMN yang beroperasi di Samarinda, seperti Pertamina misalnya, agar problem rumah tak layak huni tidak bertambah di kota ini,” ujarnya.

Baca Juga:

Pentingnya Kesadaran Masyarakat dan Penerapan Nilai-Nilai Moral dalam Menerima Bantuan Pemerintah

“Kemudian dana CSR itu tidak hanya untuk pendidikan, tapi juga bisa digunakan untuk program bedah rumah, ini juga sebagai alat ukur kita terhadap kepedulian pihak swasta terhadap kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.

Politisi PDIP ini menilai dana CSR itu juga kewajiban oleh perusahaan untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Seperti perusahaan tambang yang beroperasi di Samarinda.

“Dana CSR itu kan merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang mengeruk kekayaan daerah kita, dan saya kira angka itu belum layak dibanggakan, karena belum sebanding dengan jumlah kekayaan alam yang diambil,” jelasnya.

Baca Juga:

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Menerangkan Tidak Adanya Program Beasiswa di Kota Samarinda

Anhar berharap kedepan agar Pemerintah bisa menggunakan dana CSR secara bijak dengan mengalokasikannya untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, perumahan, infrastruktur dan sarana ibadah. (Adv)