Adnan Faridhan Desak Penindakan Oknum Ormas yang Bertindak di Luar Hukum

SAMARINDA – Praktik premanisme yang berkedok sebagai aktivitas organisasi kemasyarakatan (Ormas) belakangan kembali menjadi perhatian publik di Samarinda. DPRD Samarinda sendiri menerima laporan yang menyebutkan adanya oknum anggota Ormas yang melakukan pungutan liar dengan cara-cara yang dinilai arogan dan intimidatif.

Fenomena ini memicu kekhawatiran masyarakat, terutama karena batas antara aktivitas Ormas dan aksi premanisme menjadi semakin kabur. Banyak warga mulai memandang negatif keberadaan Ormas karena ulah segelintir anggotanya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan menegaskan bahwa tindakan yang sudah menjurus pada premanisme tidak dapat lagi dibenarkan sebagai aktivitas Ormas yang sah.

“Kalau sudah mengarah pada premanisme, itu bukan lagi bagian dari aktivitas Ormas yang sah. Harus ada tindakan hukum,” ujarnya.

Meski pun keberadaan Ormas diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Adnan Faridhan menegaskan bahwa setiap organisasi tetap harus tunduk pada hukum dan menjaga ketertiban umum.

Apabila sebuah Ormas terbukti melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi, maka Adnan meminta pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas, termasuk kemungkinan pencabutan izin keorganisasian.p

“Jangan samakan Ormas dengan premanisme. Kalau melanggar hukum, ya harus ditindak. Hukum tetap berlaku untuk semua,” tegasnya.

Terkait insiden baru-baru ini antara oknum Ormas dan personel Satpol PP di Samarinda, Adnan menyebutkan bahwa situasi tersebut hanya kesalahpahaman yang berhasil diselesaikan secara damai dengan mediasi dari Wali Kota Samarinda.

Politikus Partai Golkar ini pun mengajak masyarakat untuk tetap bijak dalam menyikapi informasi yang berkembang, terutama yang beredar melalui media sosial.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dengan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial,” tutupnya.