APBD Perubahan 2025 Kaltim Tanpa Bankeu dan Anggaran Pertanian, DPRD Fokus pada Program Realistis

Kaltimpedia.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menetapkan arah kebijakan anggaran tahun 2025 dengan fokus pada efisiensi dan penyesuaian terhadap regulasi nasional. Dalam APBD Perubahan 2025, dana bantuan keuangan (bankeu) untuk pemerintah kabupaten/kota resmi dihapus, sementara alokasi untuk sektor pertanian ditiadakan karena telah menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk menghindari program yang berisiko tidak selesai dalam sisa waktu pelaksanaan anggaran.

“Proyek fisik seperti pembangunan jalan atau fasilitas umum melalui bankeu membutuhkan waktu pengerjaan yang cukup lama. Jika dimulai di pertengahan tahun, hasilnya rawan tidak maksimal, bahkan berpotensi mangkrak,” ujarnya.

Baca Juga:

Dari 383 Pendaftar, Hanya 130 Calon Anggota Baznas 2025–2030 Yang Lolos Ikuti Tes Kompetensi

Meski beberapa legislator sempat mengusulkan agar skema bankeu tetap dipertahankan, DPRD Kaltim memutuskan meniadakan alokasi tersebut demi menjaga efektivitas penggunaan anggaran.

Perubahan juga terjadi pada sektor pertanian. Seluruh program bantuan seperti pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, serta bibit kini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sesuai arahan Kementerian Pertanian.

“Mulai tahun ini, daerah hanya menjalankan program sesuai petunjuk pusat. Ini berlaku secara nasional, bukan keputusan sepihak DPRD atau Pemprov,” jelas Hasanuddin yang akrab disapa Hamas.

Baca Juga:

Tahun 2026 Pemerintah Tetapkan 17 Hari Libur Nasional dan 8 hari Cuti Bersama

Selain itu, penyesuaian kebijakan juga terjadi pada pendanaan rumah sakit daerah. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2025, pembangunan dan peningkatan fasilitas di RS Jiwa Atma Husada Mahakam, RS Mata, dan RSUD Abdul Wahab Sjahranie akan dibiayai langsung oleh pemerintah pusat.

“Kami tetap mendukung peningkatan layanan kesehatan, namun skema pembiayaannya kini mengikuti ketentuan dari pusat,” tegas Hamas.

DPRD Kaltim menekankan bahwa APBD Perubahan 2025 harus diarahkan pada program yang benar-benar dapat dijalankan dalam waktu tersisa, bukan sekadar target ambisius.

Baca Juga:

Pemerintah Matangkan Program Magang Nasional Bagi Lulusan Baru Perguruan Tinggi

“Kita ingin anggaran digunakan secara efektif, fokus pada hal-hal yang realistis dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)