Bupati Kutim Sebut RT Sebagai Ujung Tombak Pengentasan Stunting dan Kemiskinan

Kaltimpedia, Kutai Timur – Isu sosial menjadi perhatian utama Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, dalam pertemuan bersama para Ketua RT. Ia menegaskan bahwa Ketua RT memiliki keunggulan geografis dan sosial untuk mengenali kondisi warganya secara detail.

Dengan radius wilayah yang terbatas, setiap Ketua RT seharusnya mengetahui secara pasti siapa saja warganya yang mengalami kesulitan ekonomi atau memiliki anak dengan kondisi stunting.

​Logika program pemerintah yang memberikan anggaran besar langsung ke tingkat RT adalah agar penanganan masalah sosial menjadi lebih tepat sasaran.

Ketua RT diminta memanfaatkan dana Rp250 juta tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya darurat dan kemanusiaan, seperti “Stop Stunting”. Dengan data yang akurat dari RT, intervensi pemerintah daerah melalui Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan akan jauh lebih efektif dan efisien.

​”Ketua RT sangat paham warganya, bahkan yang malu menyatakan dirinya miskin pun pasti diketahui karena jarak rumah yang hanya sekian meter,” tutur Ardiansyah Sulaiman.

​Lanjutnya, jika ada Ketua RT yang tidak mengenal kondisi warganya sendiri. Baginya, mustahil seorang pemimpin lingkungan tidak mengetahui ada warganya yang kelaparan atau kekurangan gizi jika benar-benar menjalankan fungsi mengayomi.

RT adalah orang pertama yang harus memberikan laporan jika ada bantuan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan) yang tidak tepat sasaran di lingkungannya.

​Program pencegahan stunting menjadi salah satu dari empat kegiatan utama yang disarankan Bupati untuk masuk dalam perencanaan anggaran RT tahun 2025.

Selain infrastruktur, kualitas sumber daya manusia sejak dini adalah investasi jangka panjang bagi Kutai Timur. RT diharapkan aktif melakukan pendataan dan pendampingan bagi ibu hamil serta balita di wilayahnya agar angka stunting dapat ditekan secara signifikan.

​”Saya minta program anggaran RT diarahkan juga untuk stop stunting, karena RT yang paling paham siapa warganya yang membutuhkan bantuan gizi,” imbuhnya lagi.

​Terkait bantuan sosial, Bupati telah memerintahkan Dinas Sosial untuk melakukan validasi data secara berkala. Peran RT di sini sangat krusial untuk memberikan masukan mengenai layak atau tidaknya seseorang menerima bantuan.

Seringkali, warga yang benar-benar miskin justru enggan melapor karena malu, di sinilah kepekaan seorang Ketua RT diuji untuk menjemput bola dan memastikan negara hadir di tengah mereka.

​Menutup arahannya, Ardiansyah Sulaiman menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sebuah daerah diukur dari seberapa kecil angka kemiskinan dan masalah sosial di tingkat paling bawah.

Dengan sinergi antara anggaran yang besar dan kepedulian Ketua RT, ia optimis Kutai Timur akan menjadi daerah yang lebih sejahtera. Ketua RT tidak hanya bertugas mengurus surat pengantar, tapi menjadi pahlawan kemanusiaan di lingkungannya.

​”Logika program ini sederhana: pemerintah memberikan anggaran kepada RT supaya bantuan tepat sasaran karena RT adalah yang paling tahu kondisi rakyatnya,” pungkasnya. (Adv)