Disketapang Kukar Terus Lakukan Pembinaan dan Monev di KWT
Kaltimpedia.com, Tenggarong – Dinas Ketahanan Pangan Kutai Kartanegara (Disketapang Kukar) melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi di Kelompok Wanita Tani (KWT) Penerima Manfaat Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di dua kecamatan yakni Samboja dan Muara Jawa pada Kamis (11/11/2021).
Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Disketapang Kukar, Sri Novi Hartati mengatakan, tujuan dilaksanakannya pembinaan dan monitoring-evaluasi (monev) untuk mengetahui sejauh mana progres pelaksanaan kegiatan KWT atau kelompok penerima manfaat program P2L..
“Kami selaku tim teknis kabupaten berkewajiban melihat secara langsung sekaligus melakukan pembinaan bersama dengan pendamping kelompok dalam hal ini PPL. Meskipun progres kegiatan bisa terlihat melalui aplikasi e-monev, namun untuk memastikan perkembangan fisik dilapangan,” ungkap Novi, Minggu (14/11/2021).
Baca Juga:
Sementara itu, Staf Seksi Konsumsi Pangan Disketapang sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan dan Pengelola P2L APBN Kukar, Ismid Rizal menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan monev ke sejumlah KWT penerima manfaat P2L. Khususnya, kelompok kategori tahap penumbuhan terdiri dari 10 KWT dan kategori tahap pengembangan delapan kelompok.
“Kategori penumbuhan merupakan kelompok penerima manfaat yang baru pertama kali melaksanakan kegiatan P2L. Kelompok ini dapat bantuan dana dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Bantuan APBN ini melalui Badan Ketahanan Pangan Pusat, Kementerian Pertanian sekitar Rp 60 juta per kelompok dan kategori pengembangan sebanyak Rp 15 juta per kelompok.
Baca Juga:
Khusus kelompok kategori tahap penumbuhan, hasil monitoring dan evaluasi ini sebagai bahan pertimbangan untuk bisa diusulkan sebagai kelompok kategori tahap pengembangan di tahun 2022, apabila dalam melaksanakan kegiatan P2L sesuai dengan yang diharapkan.
“Untuk delapan kelompok kategori tahap pengembangan yang sudah melaksanakan kegiatan P2L tahun ini menjadi kelompok kategori tahap mandiri. dimana, kelompok yang keberlanjutan kegiatannya sudah tidak berasal dari APBN,” katanya. (Dha/Adv)
Baca Juga:
Artikel Terkait
