DPRD Desak Pemkot Samarinda Tunjukkan Bukti Keamanan Terowongan, Bukan Sekadar Retorika

SAMARINDA – Insident longsor yang terjadi di area inlet Terowongan Samarindaeberapa saat yang lalu, kembali memantik kekhawatiran publik terkait keamanan infrastruktur kota dan kesiapan sistem mitigasi bencana di Samarinda.

Terowongan yang dibangun sebagai solusi kemacetan di pusat kota ini justru menjadi sorotan tajam setelah peristiwa tersebut, khususnya di titik inlet yang seharusnya menjadi bagian paling vital dari konstruksi. Warga pun mulai mempertanyakan keamanan dan keseriusan pemerintah dalam menjamin keselamatan jangka panjang.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, menyampaikan keprihatinannya dan menilai kejadian ini harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota perlu meninggalkan pendekatan reaktif dan mulai menerapkan langkah preventif berbasis data dan transparansi.

“Jangan hanya sibuk beropini atau menyalahkan. Yang dibutuhkan warga adalah jaminan keamanan berdasarkan data teknis dan tindakan nyata, bukan narasi di media,” ujarnya.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, pembangunan dengan anggaran besar seperti Terowongan Samarinda tidak akan membawa manfaat bila masyarakat merasa takut menggunakannya. Ia menuntut pemerintah membuktikan keamanan proyek ini secara ilmiah dan terbuka.

“Kalau masyarakat tidak merasa aman, sebesar apa pun anggarannya, tetap saja sia-sia. Buktikan bahwa terowongan ini aman lewat kajian teknis, bukan hanya omongan,” tegasnya lagi.

Lebih jauh, ia menyinggung berbagai bencana yang akhir-akhir ini terjadi di Samarinda, seperti banjir dan longsor di Kelurahan Lempake yang menelan korban jiwa. Ia menyebut kejadian-kejadian ini sebagai bukti bahwa sistem mitigasi bencana kota belum berjalan optimal.

“Kejadian-kejadian ini seperti alarm keras. Kita harus berhenti membiarkan kerusakan bertahun-tahun tanpa tindakan. Jangan tunggu korban jatuh dulu baru sibuk memperbaiki,” tandasnya.

Hingga saat ini, DPRD Kota Samarinda tengah mendorong perubahan paradigma dalam proses pembangunan. Andriansyah menegaskan bahwa setiap rencana pembangunan harus dimulai dari analisis risiko yang terukur, bukan hanya dari sisi estetika atau efisiensi anggaran.

“Kita harus geser cara berpikir kita. Pembangunan harus berorientasi pada pencegahan dan kesiapsiagaan, bukan hanya pada penanganan darurat setelah bencana terjadi,” pungkasnya. (adv)