DPRD Kaltim Desak Percepatan Transformasi Ekonomi Lokal di Tengah Ketergantungan pada Sektor Tambang

Kaltimpedia.com, Samarinda – Dominasi sektor tambang dan migas dalam struktur ekonomi Kalimantan Timur dinilai tak lagi sejalan dengan arah pembangunan global yang mengedepankan keberlanjutan dan energi ramah lingkungan. Hal ini mendorong seruan dari kalangan legislatif agar pemerintah daerah segera melakukan transformasi ekonomi berbasis potensi lokal.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap belum adanya peta jalan yang jelas dalam pengembangan sektor ekonomi non-tambang di Kaltim. Ia menilai, ketidaksiapan ini bisa menjadi penghambat dalam mengikuti arus perubahan global.

“Ketergantungan pada sektor tambang membuat kita rentan. Harga bisa turun sewaktu-waktu, sementara dunia sudah bergerak menuju ekonomi hijau. Kalau kita tak mulai sekarang, kita hanya jadi penonton,” tegas Firnadi.

Ia juga menyoroti lemahnya pengembangan sektor-sektor alternatif seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan, yang sebenarnya berpotensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan lebih stabil secara ekonomi.

Menurut Firnadi, komoditas lokal seperti kelapa, ikan air tawar, kelapa sawit, dan sapi lokal memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, minimnya pengolahan pasca-produksi membuat produk-produk ini belum mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

“Hilirisasi masih menjadi pekerjaan rumah kita. Selama produk kita hanya dijual dalam bentuk mentah, maka nilai tambahnya sangat kecil. Kita butuh industri pengolahan yang mendukung ekonomi daerah dalam jangka panjang,” ujarnya.

Firnadi menekankan bahwa transformasi ekonomi tidak harus menunggu investasi besar. Ia justru mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis inovasi dan teknologi, yang dinilainya mampu memberi dampak langsung bagi masyarakat.

“Contohnya sederhana, kelapa bisa diolah jadi santan siap pakai, ikan dijadikan produk beku, atau limbah sawit diubah jadi energi alternatif. Kuncinya keterlibatan masyarakat dan adanya nilai tambah,” jelasnya.

Ia juga mengajak pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam menyusun kebijakan ekonomi yang berpihak pada potensi lokal dan adaptif terhadap dinamika global. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat disebut menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan ekonomi jangka panjang.

“Menunggu investor asing bukan solusi. Pemerintah harus mulai membangun ekosistem industri lokal yang kuat, inovatif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” pungkas Firnadi.
(DPRDKaltim/Adv/AH)