DPRD Kaltim Dukung Penuh Langkah Gubernur Tuntut DBH Penjualan Hasil Tambang

Kaltimpedia.com, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Kaltim yang memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Penjualan Hasil Tambang (PHT) kepada pemerintah pusat. Ia menegaskan, dana tersebut merupakan hak konstitusional daerah penghasil yang hingga kini belum pernah diberikan, meskipun Kaltim menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara dari sektor pertambangan.

“Secara logika, kita tentu mendukung penuh perjuangan gubernur. Sebagai daerah penghasil, Kaltim memiliki hak atas PHT,” ujar Firnadi, Rabu (6/8/2025).

Ia menyoroti ketidakadilan yang terus berulang tanpa penyelesaian, meski mekanisme pembagian telah diatur jelas dalam regulasi di bawah kewenangan Kementerian ESDM.

“Semua aturannya sudah jelas, tapi sampai sekarang realisasinya belum ada,” tegasnya.

Menurut Firnadi, langkah Gubernur Rudy Mas’ud ini menjadi terobosan penting dan bersejarah dalam tata kelola fiskal Indonesia, karena untuk pertama kalinya pemerintah daerah secara tegas menuntut hak atas kekayaan sumber daya alam yang diambil dari wilayahnya.

“Kalau perjuangan ini berhasil, manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan,” jelasnya.

Data Kementerian ESDM menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Dalam lima tahun terakhir, Kaltim menyumbang lebih dari 60 persen penerimaan nasional dari PHT. Pada 2024 saja, dari total Rp32,68 triliun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PHT, Rp18,52 triliun berasal dari Kaltim. Ironisnya, tidak ada satu rupiah pun yang kembali ke daerah dalam bentuk DBH.

Ketidakadilan serupa juga terjadi di sektor kehutanan. Dari Rp3,21 triliun PNBP Penggunaan Kawasan Hutan secara nasional, Rp1,9 triliun di antaranya berasal dari Kaltim, namun daerah penghasil tetap tidak mendapatkan bagian.
(DPRDKaltim/Adv/AH)