DPRD Kaltim: Isu Pemangkasan Ekspor Batu Bara Ungkap Lemahnya Kemandirian Fiskal Daerah

Kaltimpedia.com, Samarinda – Rencana pengurangan impor batu bara Indonesia oleh China dan India sempat memicu kekhawatiran di tingkat nasional. Namun, bagi Kalimantan Timur (Kaltim), gejolak pasar global ini justru menjadi pengingat akan minimnya kemandirian fiskal daerah penghasil tambang terbesar di Tanah Air ini.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menegaskan bahwa perubahan permintaan ekspor batu bara tidak berpengaruh besar terhadap pendapatan daerah. Hal ini karena sebagian besar keuntungan sektor tersebut mengalir langsung ke pemerintah pusat.

“Batu bara itu bukan hak Kaltim. Dampaknya ke daerah hampir tidak ada,” ujarnya.

Guntur menjelaskan, porsi yang diterima Kaltim hanya berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) serta pungutan pajak alat berat yang digunakan perusahaan tambang. Akses terhadap penerimaan langsung dari komoditas batu bara sangat terbatas bagi daerah.

“Yang kita rasakan langsung itu hanya dari pajak alat berat. Itupun masih kecil,” katanya.

Menyikapi kondisi tersebut, Komisi II DPRD Kaltim tengah mengupayakan optimalisasi pajak alat berat sebagai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendataan rinci terhadap perusahaan tambang di Kaltim kini menjadi fokus utama.

“Di Kaltim ada sekitar 800 perusahaan tambang aktif. Kalau masing-masing punya minimal lima unit alat berat, potensi pajaknya sangat besar,” tegasnya.

Guntur menilai, menggali potensi pajak ini menjadi langkah penting agar Kaltim tidak terus bergantung pada transfer pusat, sekaligus menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika pasar batu bara global.

Sementara itu, ia memastikan belum ada dampak signifikan terhadap lapangan kerja di sektor tambang akibat isu pemangkasan ekspor tersebut.

“Kita berharap jangan sampai ada tenaga kerja dirumahkan,” ujarnya.

Meski pasar ekspor berpotensi berkurang, Guntur optimistis permintaan domestik masih terjaga, terutama dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang kini banyak beralih dari penggunaan diesel ke batu bara.

“Pasar dalam negeri masih ada, apalagi PLTU sekarang jarang pakai diesel lagi,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)