Kemiskinan di Tengah Pertumbuhan Ekonomi, Kutim Hadapi Ketimpangan Pembangunan

Kaltimpedia.com, Samarinda – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah menikmati geliat pertumbuhan ekonomi, namun di balik pencapaian itu, angka kemiskinan justru masih menjadi pekerjaan rumah serius. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk ketimpangan pembangunan yang belum menjangkau kelompok masyarakat paling rentan.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras, mengungkapkan keprihatinannya atas masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kutim. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sekitar 37 ribu jiwa atau 8,81 persen dari total penduduk di Kutim berada dalam kategori miskin. Angka ini melampaui rata-rata nasional yang tercatat sebesar 8,57 persen.

“Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berdampak pada pemerataan kesejahteraan. Jika manfaatnya tidak terdistribusi dengan baik, maka wajar bila angka kemiskinan tetap tinggi,” kata Agus saat ditemui usai kegiatan reses.

Menurut Agus, persoalan kemiskinan di Kutim tidak semata-mata berkaitan dengan sektor ekonomi, melainkan juga dengan lemahnya intervensi sosial yang terstruktur dan berkelanjutan. Ia menyoroti kurangnya kesiapan infrastruktur sosial dalam mengakomodasi laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, termasuk akibat arus migrasi yang deras ke wilayah tersebut.

“Banyak warga pendatang datang dengan harapan kerja, tapi tanpa kesiapan hidup yang memadai. Akibatnya, tekanan terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan terus meningkat,” jelasnya.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kutim, Agus mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar mengambil langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan ini. Salah satunya melalui penyempurnaan data kemiskinan yang akurat, penyediaan pelatihan kerja yang relevan, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar.

“Kita tidak bisa hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Harus ada keberpihakan nyata terhadap warga berpenghasilan rendah agar pembangunan lebih inklusif,” tegasnya.

Agus juga menilai, sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program penanggulangan kemiskinan yang ada saat ini, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

“Program yang berjalan harus benar-benar menyentuh akar masalah. Bukan sekadar menghabiskan anggaran, tapi berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)