Ketimpangan Pendidikan di Kaltim, DPRD Soroti Ketidakadilan Bagi Sekolah Pelosok

Kaltimpedia.com, Samarinda – Kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi perhatian serius. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Ma’sud, menyoroti kondisi pendidikan yang dinilainya belum menyentuh wilayah-wilayah pinggiran secara merata, baik dari sisi infrastruktur, tenaga pendidik, maupun fasilitas penunjang pembelajaran.

Dalam pernyataannya, Hasanuddin yang akrab disapa Hamas, menggambarkan kondisi beberapa sekolah di wilayah perbatasan dan pedalaman yang jauh dari kata layak. Ia menyebut banyak siswa di pelosok harus belajar dalam ruangan yang nyaris roboh, tanpa meja, kursi, atau alat peraga pendidikan yang memadai.

“Kita melihat ketimpangan yang sangat jelas. Anak-anak di kota belajar dengan fasilitas lengkap, sementara di pedalaman harus berjuang di tengah keterbatasan. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi keadilan sosial,” ungkap Hamas.

Ia menilai pengalokasian anggaran pendidikan selama ini belum berpihak secara proporsional. Menurutnya, terlalu banyak fokus tertuju pada pembangunan di wilayah perkotaan, sementara kebutuhan mendasar di daerah tertinggal justru terabaikan.

“Jika pola anggaran terus seperti ini, jurang ketertinggalan akan semakin dalam. Mereka yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” tegasnya.

Tak hanya soal infrastruktur, Hamas juga menyoroti penerapan kurikulum nasional yang dianggap tidak kontekstual dengan kondisi sekolah di daerah terpencil. Ia menyebut banyak sekolah belum memiliki fasilitas dasar seperti laboratorium, jaringan internet, bahkan guru tetap, sehingga penerapan kurikulum menjadi tidak efektif.

“Bagus di atas kertas, tapi tidak semua sekolah bisa menerapkannya karena fasilitas tidak mendukung. Ini persoalan serius yang harus segera dibenahi,” katanya.

Hamas mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim agar segera melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan secara komprehensif di seluruh wilayah, terutama di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, kebijakan pendidikan harus berbasis pada realitas lapangan, bukan asumsi.

Ia juga meyakini bahwa Kalimantan Timur memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk melakukan pemerataan pendidikan, asalkan ada keberpihakan nyata dari para pengambil kebijakan.

“Masalahnya bukan pada anggaran, tapi pada kemauan politik. Pemerataan pendidikan harus menjadi prioritas, bukan hanya retorika dalam pidato,” tegasnya lagi.

Di akhir pernyataannya, politisi Partai Golkar ini mengajak semua pihak untuk terlibat aktif dalam memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh, mulai dari pemerintah daerah, legislatif, hingga masyarakat.

“Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Kalau kita ingin masa depan Kaltim lebih baik, maka semua anak—di kota maupun di pedalaman harus mendapat kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)