Ketua DPRD Kaltim Tegaskan Netralitas Pengawasan Meski Gubernur Adalah Saudara Kandung

Kaltimpedia.com, Samarinda – Hubungan keluarga antara Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, dengan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, tak menjadi hambatan bagi lembaga legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasan secara independen. Hal ini ditegaskan langsung oleh Hasanuddin, yang menyatakan bahwa DPRD tetap bekerja berdasarkan prinsip kolektif kolegial dan kepentingan rakyat.

Hasanuddin, menegaskan bahwa fungsi pengawasan dan penganggaran merupakan mandat utama DPRD yang dijalankan tanpa intervensi pribadi.

“DPR sebagai pengawas tentu tetap menjalankan tugas sesuai tupoksi. Pengawasan dan penganggaran itu kami jalankan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa seluruh proses pengambilan keputusan di DPRD dilakukan berdasarkan musyawarah melalui mekanisme kolektif kolegial. Dengan sistem ini, semua keputusan harus mendapat persetujuan bersama, bukan hasil dominasi pribadi atau kelompok tertentu.

“Di DPR itu sifatnya kolektif kolegial. Tidak bisa satu pimpinan mendikte. Kalau ada satu saja dari 55 anggota tidak sepakat, maka keputusan itu tidak bisa dijalankan,” jelasnya.

Menurut Hamas, posisi pimpinan DPRD bukan berarti memiliki kuasa penuh atas keputusan lembaga. Istilah “pimpinan”, kata dia, lebih mencerminkan peran koordinatif dari pada otoritatif.

“Makanya disebut pimpinan, bukan kepala atau ketua secara mutlak. Semua berjalan bersama, bukan instruksi satu arah,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Hamas menegaskan komitmennya untuk menjaga kemitraan yang konstruktif antara DPRD dan seluruh pemangku kepentingan, dalam upaya mendorong pembangunan yang merata di Kalimantan Timur.
(DPRDKaltim/Adv).