Peringatan DPRD Kaltim: Jangan Biarkan Warga Lokal Hanya Jadi Penonton di Proyek Super Hub

Kaltimpedia.com, Samarinda – Di tengah geliat pembangunan Kalimantan Timur sebagai Super Hub Ekonomi Nusantara, muncul kekhawatiran bahwa masyarakat lokal justru akan terpinggirkan dari proses transformasi tersebut. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, mengingatkan pentingnya strategi pemberdayaan sumber daya manusia agar warga daerah tak hanya menjadi saksi pembangunan, tetapi pelaku utamanya.

“Pembangunan fisik dan investasi besar ini bukan hanya tentang infrastruktur. Yang utama adalah siapa yang akan mengisi peluang kerja yang tercipta. Kalau warga lokal tidak disiapkan sejak awal, mereka hanya akan menonton dari pinggir,” ujar Syarifatul saat ditemui di Samarinda.

Menurutnya, dampak sosial dari pembangunan besar seperti ini harus diantisipasi secara serius. Tanpa kebijakan afirmatif dan pelatihan kerja yang memadai, potensi ketimpangan sosial bisa makin melebar.

“Kita bicara tentang ketimpangan struktural. Kalau masyarakat asli tidak dilibatkan secara aktif dan strategis, maka akan tercipta jurang antara yang mendapat manfaat dan yang tertinggal,” jelasnya.

Syarifatul menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi Kaltim yang akan menggratiskan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi mulai 2025. Namun, ia menekankan bahwa kualitas dan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri juga harus menjadi fokus utama.

“Pendidikan gratis itu langkah maju. Tapi percuma kalau lulusannya tidak punya kompetensi yang dibutuhkan di lapangan. Kurikulum harus selaras dengan realitas dunia kerja,” tegasnya.

Ia mendorong kolaborasi konkret antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan sistem vokasi yang berpihak pada warga lokal, khususnya di sekitar proyek strategis nasional.

“Kita harus dorong generasi muda Kaltim tidak hanya jadi buruh kasar, tapi punya kesempatan naik jenjang jadi teknisi, supervisor, bahkan manajer proyek. Itu butuh perencanaan jangka panjang,” ungkap politisi perempuan itu.

Sebagai bentuk keberpihakan nyata, Syarifatul juga mendesak adanya insentif bagi perusahaan yang berkomitmen memberdayakan tenaga kerja lokal, termasuk pelatihan khusus bagi masyarakat terdampak langsung pembangunan.

Ia pun mengingatkan bahwa pembangunan yang tak inklusif bisa berujung pada konflik sosial, yang justru menghambat tujuan besar dari proyek Super Hub itu sendiri.

“Pembangunan sejati bukan hanya soal gedung menjulang atau arus investasi. Kalau masyarakat lokal merasa terasing di tanah sendiri, maka kita gagal sebagai penyelenggara negara,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)