Komisi I DPRD Samarinda Fasilitasi Sengketa Tanah di Bengkuring, Sarankan Tempuh Jalur Hukum

SAMARINDA – Komisi I DPRD Kota Samarinda memfasilitasi mediasi terkait dugaan penyerobotan tanah di kawasan Bengkuring yang menjadi lokasi proyek pengendalian banjir. Mediasi ini menyikapi klaim kepemilikan lahan oleh Faisal Arjuna, yang mengaku memiliki hak pakai atas lahan seluas kurang lebih 34 ribu meter persegi.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata menjelaskan bahwa berdasarkan data dari pihak aset Pemkot Samarinda, proses pengadaan tanah di kawasan tersebut telah dilakukan sejak tahun 2006 hingga 2008 yangmencakup luas sekitar 18 hektare.

Proses tersebut disertai pembayaran resmi oleh pemerintah kota sehingga menurut Aris, tidak dimungkinkan adanya pembayaran ganda atas objek tanah yang sama.

“Karena sudah ada proses pembayaran dari pemerintah kota, maka kami sarankan pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur perdata di Pengadilan Negeri Samarinda,” jelas Aris.

Politikus Partai PKB ini mengatakan bahwa lahan tersebut merupakan bagian dari program pengendalian banjir yang dirancang untuk mengurangi dampak genangan di kawasan Bengkuring. Namun, status tanah yang belum sepenuhnya jelas menjadi penghambat pembangunan folder pengendali banjir.

“Kalau status tanah belum clear, tentu program tidak akan berjalan. Mungkin ini juga jadi salah satu penyebab banjir di Bengkuring masih sering terjadi,” imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi I juga mempertanyakan kejelasan titik koordinat lahan yang diklaim oleh Faisal Arjuna, karena dikhawatirkan ada ketidaksesuaian atau tumpang tindih dengan lahan di sekitarnya.

Menjawab kemungkinan Komisi I turun ke lapangan, Aris menyatakan pihaknya siap melakukan peninjauan jika diperlukan. Selain itu, DPRD Samarinda siap mengawal kasus tersebut hingga mendapat kepastian hukum tetap.

“Kalau dimungkinkan, kami akan turun ke lapang. Ini bagian dari pendampingan kepada masyarakat yang merasa dirugikan,” tutupnya. (adv)