Musrenbang RPJMD Kutim Dinilai Krusial untuk Selaraskan Rencana Pembangunan dengan Kebutuhan Masyarakat

Kaltimpedia.com, Samarinda – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) 2025–2029 dipandang sebagai momen strategis dalam menyatukan arah pembangunan lintas sektor. Forum ini dianggap penting untuk memastikan rencana pembangunan daerah tidak berjalan sendiri, tetapi sejalan dengan aspirasi masyarakat dan kebijakan provinsi.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah, yang menegaskan bahwa Musrenbang harus dimaknai lebih dari sekadar formalitas tahunan. Menurutnya, proses perencanaan pembangunan yang efektif harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif.

“Musrenbang RPJMD bukan hanya soal menyusun dokumen teknokratis. Ini adalah wadah menyatukan persepsi dan komitmen antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat untuk menghasilkan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan,” ucapnya.

Apansyah menyambut positif keterlibatan berbagai pihak dalam forum tersebut, termasuk kehadiran Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati Mahyunadi, serta anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Kutim seperti Arfan, Agus Aras, Agusriansyah Ridwan, dan Sulasih. Ia menyebut keterlibatan lintas unsur ini sebagai sinyal positif dalam menciptakan sinergi pembangunan antarlevel pemerintahan.

Namun demikian, Apansyah juga mengingatkan agar dokumen RPJMD tidak hanya bersifat normatif. Ia menekankan pentingnya menyusun perencanaan yang rasional, berbasis data, serta sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

“Jangan sampai perencanaan terlalu ambisius tapi tidak bisa direalisasikan. RPJMD harus realistis agar dapat diimplementasikan secara efektif,” ujarnya.

Politikus dari daerah pemilihan Kutim itu juga menyoroti perlunya keberlanjutan pasca-perencanaan. Ia mendorong agar hasil Musrenbang benar-benar ditindaklanjuti dalam bentuk program nyata, terutama di sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan peningkatan ekonomi masyarakat.

“Seringkali Musrenbang berakhir pada tataran konsep. Padahal yang paling penting adalah bagaimana rencana itu dieksekusi dan hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Apansyah menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen baik pemerintah, legislatif, maupun masyarakat sipil untuk ikut mengawal jalannya pembangunan dari tahap perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, partisipasi aktif akan mendorong terciptanya pembangunan yang transparan dan berdaya guna.
(DPRDKaltim/Adv/AH)