Pembangunan Jalan di Pedalaman Kaltim Butuh Pendekatan Khusus, Bukan Sekadar Tambal Sulam

Kaltimpedia.com, Samarinda – Persoalan infrastruktur di pedalaman Kalimantan Timur, khususnya di wilayah hulu Kutai Kartanegara, dinilai tidak lagi bisa diselesaikan hanya dengan alokasi anggaran rutin. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa pendekatan teknis yang tidak sesuai dengan kondisi geografis menjadi penyebab utama kerusakan jalan yang terus berulang.

Dalam keterangannya, Firnadi menyoroti akses jalan di wilayah Sebelimbingan, Kecamatan Kota Bangun, yang menjadi jalur vital menuju desa-desa terpencil dan perbatasan Kutai Barat. Menurutnya, kerusakan infrastruktur di daerah tersebut lebih disebabkan oleh kesalahan desain dibanding minimnya dana.

“Bukan soal besar-kecilnya anggaran, tapi soal apakah jalan itu dirancang sesuai karakter tanah dan iklim di sana. Kalau tetap pakai metode standar di tanah rawa dan bantaran sungai, ya pasti cepat rusak,” ujarnya.

Ia menyarankan penggunaan metode konstruksi seperti pile slab—struktur jalan layang di atas tiang sebagai solusi yang lebih tahan lama di wilayah dengan kontur tanah labil dan rawan banjir. Meski biaya awal lebih tinggi, Firnadi menyebut pendekatan ini akan jauh lebih efisien dalam jangka panjang.

“Murah di awal belum tentu murah di akhir. Kita harus mulai berani investasi pada metode yang cocok dan tahan banting, bukan yang cepat selesai tapi cepat rusak,” tegasnya.

Firnadi juga mengkritisi praktik pembangunan yang hanya berpatokan pada siklus anggaran tahunan. Ia menilai, tanpa perencanaan jangka panjang yang berbasis data geospasial dan ekologi wilayah, pembangunan justru menjadi boros dan tidak berkelanjutan.

“Pembangunan jalan di pedalaman harus berbasis riset dan peta wilayah. Kalau tidak, hasilnya jalan yang setiap tahun minta diperbaiki. Itu sama saja buang-buang uang,” ujarnya.

Ia pun mendorong agar pembangunan infrastruktur di kawasan pedalaman dilakukan secara terintegrasi lintas pemerintahan. Menurutnya, beban berat yang dihadapi Pemkab Kukar dalam membangun jalan di wilayah sulit seperti ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan pusat.

“Medan Kukar itu berat, tidak bisa dikerjakan sendirian. Harus ada sinergi semua pihak, baik dari sisi anggaran maupun teknologi,” tutupnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)