Pemerintah Diminta Matangkan Skema Pendidikan Gratis 12 Tahun Tanpa Abaikan Sekolah Swasta

Kaltimpedia.com, Samarinda – Wacana implementasi pendidikan gratis selama 12 tahun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terus menuai perhatian publik. Kebijakan yang bertujuan menjamin hak dasar warga negara ini turut mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fadly Imawan.

Fadly menyambut positif semangat di balik program tersebut, namun ia mengingatkan bahwa eksekusi kebijakan harus dilakukan secara terukur agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem pendidikan yang sudah berjalan.

“Pendidikan gratis adalah amanat konstitusi. Tapi, kita juga harus realistis, apakah pemerintah baik pusat maupun daerah siap secara anggaran untuk menjalankannya secara menyeluruh?” ujarnya.

Ia menilai, pelimpahan beban pembiayaan ke pemerintah daerah berisiko menekan ruang fiskal yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program prioritas lainnya.

Fadly mencontohkan program pendidikan gratis yang telah diterapkan di Kalimantan Timur, yakni Gratispoll, yang bahkan mencakup pembiayaan hingga jenjang perguruan tinggi. Menurutnya, langkah tersebut cukup progresif, namun tetap membutuhkan kesiapan fiskal yang kuat dan berkelanjutan.

“Langkah Gubernur Kaltim patut diapresiasi, tapi perlu dicatat bahwa implementasi di tingkat nasional membutuhkan skala pembiayaan yang jauh lebih besar dan kompleks,” tambahnya.

Fadly juga menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan sekolah swasta yang selama ini menjadi mitra penting dalam penyediaan layanan pendidikan. Ia menilai, peran lembaga swasta harus tetap diakomodasi dalam skema kebijakan pendidikan nasional.

“Sekolah swasta banyak yang punya kualitas unggul dan melayani kebutuhan pendidikan yang tidak bisa sepenuhnya dipenuhi sekolah negeri. Kalau semua difokuskan ke pendidikan gratis dari negara, bagaimana dengan keberlanjutan sekolah swasta ini?” katanya.

Ia mengingatkan bahwa banyak orang tua memilih sekolah swasta karena kualitas dan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Oleh karena itu, pendidikan gratis tidak boleh mengorbankan mutu dan keragaman pilihan pendidikan.

“Kita harus hati-hati agar tidak menciptakan sistem yang seragam tapi kehilangan daya saing. Pendidikan bukan hanya soal biaya, tapi juga kualitas dan pilihan. Negara wajib hadir menjamin akses, tapi jangan sampai mematikan inovasi yang sudah dibangun oleh sektor swasta,” tutupnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)