Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, DPRD Kaltim Dorong BUMD Lebih Transparan dan Profesional

Kaltimpedia.com, SAMARINDA – Sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Timur menjadi perhatian serius DPRD Kaltim. Komisi II yang membidangi sektor ekonomi dan keuangan daerah mendesak agar catatan tersebut segera ditindaklanjuti secara tuntas.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa penyelesaian temuan BPK tidak boleh dikesampingkan, apalagi jika menyangkut hak daerah, termasuk persoalan piutang dan pengelolaan aset.

“Kami mencermati betul hasil audit BPK, terutama yang berkaitan dengan PT MBS, Pelindo, dan pengelolaan Kaltim Kariangau Terminal (KKT). Masih ada persoalan yang butuh perhatian khusus,” kata Firnadi, Selasa (1/7/2025).

Firnadi juga menyoroti kondisi PT Migas Mandiri Pratama (MMP) yang hingga kini belum mampu merealisasikan piutang sebesar Rp 76 miliar ke kas daerah. Ia menyebut kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena berkaitan langsung dengan pendapatan daerah yang belum terealisasi.

Dalam upaya verifikasi lapangan, Komisi II telah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah perusahaan, termasuk ke pelabuhan KKT, untuk mendalami langsung permasalahan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun Anggaran 2024.

“Kami sudah dengar langsung penjelasan dari pihak MBS dan Pelindo. Mereka mengklaim proses perbaikan sudah berjalan, terutama menyangkut pencatatan aset dan penyertaan modal. Tapi itu belum cukup, tetap harus dikawal hingga tuntas,” tegasnya.

Firnadi juga menekankan bahwa banyak persoalan BUMD berakar dari belum optimalnya penyerahan aset dari pemerintah daerah ke perusahaan, yang pada akhirnya menghambat efektivitas kerja perusahaan daerah.

Ia menilai penting untuk menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap rekomendasi BPK dengan kelangsungan aktivitas bisnis BUMD.

“Catatan administrasi memang harus diselesaikan. Tapi jangan sampai menghambat laju bisnis. Potensi yang ada harus tetap dimaksimalkan agar perusahaan tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang,” tambahnya.

Firnadi berharap ke depan BUMD di Kaltim bisa lebih profesional dalam menjalankan operasional, serta berkontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita ingin BUMD tidak sekadar jalan, tapi mampu bersaing dan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)