Sarkowi Tegaskan Program Gratispol Bukan Alasan Orang Tua Lepas Tanggung Jawab Pendidikan

Kaltimpedia.com, SAMARINDA – Program pendidikan gratis yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui kebijakan Gratispol dinilai telah membuka akses lebih luas bagi masyarakat, termasuk untuk pendidikan kedokteran spesialis. Namun, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengingatkan bahwa kehadiran program ini bukan berarti orang tua bisa menyerahkan seluruh tanggung jawab pendidikan kepada pemerintah.

“Memang sudah ada rumusan di Pergub soal itu. Tapi kita jangan sampai salah kaprah. Sebelum Gratispol ada, orang tua yang mampu tetap menyekolahkan anaknya. Sekarang, malah ada kecenderungan semuanya ingin gratis, tanpa melihat kemampuan masing-masing,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa bantuan dari pemerintah seharusnya dilihat sebagai bentuk dukungan, bukan pengganti kewajiban orang tua dalam mendanai pendidikan anak-anak mereka.

“Kalau untuk anak sendiri saja tidak ingin berkontribusi, di mana letak tanggung jawab kita sebagai orang tua? Pemerintah sudah membantu, ya kita bantu juga,” tegasnya.

Sarkowi kemudian menyoroti soal Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terkadang melebihi batas pembiayaan dari program Gratispol. Dalam kasus seperti ini, menurutnya, partisipasi orang tua menjadi hal yang wajar dan bahkan penting.

“Misalnya batas atas ditanggung lima juta, tapi UKT-nya enam juta. Masa satu juta yang kurang itu tidak mau ditanggung? Sebelum ada bantuan, mereka harus bayar penuh. Sekarang tinggal sebagian, itu sudah sangat meringankan,” jelasnya.

Politisi asal Partai Golkar itu juga menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif bahwa pendidikan, terutama untuk profesi strategis seperti dokter, adalah tanggung jawab bersama.

“Pendidikan itu bukan semata-mata urusan pemerintah. Orang tua harus aktif, kampus juga harus punya peran. Kolaborasi ini penting agar hasilnya maksimal, apalagi untuk kebutuhan tenaga medis di daerah-daerah pelosok Kaltim yang masih minim,” katanya.

Ia berharap kesadaran kolektif tersebut terus tumbuh agar kebijakan pendidikan seperti Gratispol benar-benar bisa berdampak luas, berkeadilan, dan berkelanjutan.
(DPRDKaltim/Adv/AH)