Pemkab Kukar Genjot Kredit Tanpa Bunga, Plafon KKI Naik hingga Rp 500 Juta per Debitur

Kutai Kartanegara, Kaltimpedia.com – Program Kredit Kukar Idaman (KKI) terus menunjukkan geliat positif dalam mendorong ekonomi rakyat. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kini menyiapkan tambahan modal besar untuk memperluas jangkauan dan kapasitas pembiayaan, dari sebelumnya maksimal Rp 50 juta menjadi hingga Rp 500 juta per debitur.

Langkah ini menjadi bentuk komitmen Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, dalam memperkuat akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, petani, dan nelayan agar naik kelas melalui skema kredit tanpa bunga. Program kolaborasi antara Pemkab Kukar dan Bankaltimtara tersebut terbukti efektif serta diminati masyarakat luas.

“Hingga September 2025, total pembiayaan yang disalurkan mencapai sekitar Rp 36–37 miliar kepada lebih dari 1.800 penerima manfaat. Tingkat kredit macet pun tetap terjaga di bawah 2,5 persen,” kata Aulia saat menghadiri HUT ke-60 Bankaltimtara di Tenggarong, Rabu (13/10/2025).

Aulia menambahkan, Pemkab Kukar sebagai pemegang saham terbesar kedua Bankaltimtara dengan porsi sekitar 7 persen akan terus memperkuat penyertaan modal. Dividen yang diterima daerah akan dikembalikan untuk memperluas manfaat program KKI.

“Tahun depan kita rencanakan penyertaan modal baru sebesar Rp 21 miliar. Dana yang ada saat ini sudah terserap hampir 100 persen, jadi tambahan ini penting untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan,” ucap Aulia.

Dari sisi pelaksanaan, Bankaltimtara mencatat mayoritas penerima manfaat KKI berasal dari sektor perdagangan. Namun sejak 2023, sektor pertanian dan perikanan mulai menunjukkan peningkatan seiring dorongan Pemkab Kukar dalam mendorong transformasi ekonomi desa.

Pimpinan Bankaltimtara Cabang Tenggarong, Eryuni Ramli Okol, mengatakan proses pengajuan kredit KKI dibuat sesederhana mungkin. Warga cukup memiliki KTP Kukar dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Seluruh tahapan kini bisa dilakukan secara digital, termasuk pembuatan NIB melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar.

Meski demikian, tantangan literasi keuangan di masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah. Eryuni menyebut banyak warga belum memahami pentingnya SLIK checking atau pemeriksaan riwayat kredit di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Banyak yang tidak sadar kalau tunggakan kecil di pinjaman online bisa tercatat di SLIK dan memengaruhi kelayakan kredit. Karena itu kami bersama OJK dan Bank Indonesia rutin turun ke kecamatan untuk memberikan edukasi keuangan,” terangnya.

Dengan tambahan modal dan peningkatan plafon pembiayaan, Pemkab Kukar optimistis program KKI akan semakin berdampak luas. Selain memperkuat daya saing pelaku UMKM, skema ini juga diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi desa serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat kecil.

“Melalui KKI, kami ingin memastikan tidak ada lagi pelaku usaha yang kesulitan mengakses modal. Semua harus punya kesempatan yang sama untuk berkembang,” kata Aulia mengakhiri. (adv)