Pemprov Kaltim Genjot Penyiapan Lahan, Pembangunan Sekolah Rakyat Terkendala Pematangan Tanah

Samarinda – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur masih terganjal persoalan kesiapan lahan. Dari enam lokasi yang diusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, baru sebagian yang benar-benar siap dibangun. Sebagian lainnya masih menunggu proses pematangan tanah yang dikerjakan Dinas PUPR.

Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengatakan pemerintah daerah sebenarnya sudah menyiapkan enam titik lahan: satu di tingkat provinsi dan lima lainnya di kabupaten/kota. Namun, tidak semuanya bisa langsung dikerjakan.

“Ada beberapa yang masih dalam tahap penyiapan dan belum seluruhnya bisa dimanfaatkan,” kata Andi (10/11/2025).

Salah satu lokasi yang paling siap adalah Samarinda, yang menurut Andi akan menjadi proyek percontohan pertama. Sementara itu, daerah lain seperti Kutai Kartanegara, Bontang, Paser Utara, dan Berau masih menyesuaikan kesiapan teknis dan administratif.

Lokasi di tingkat provinsi berada di kawasan Bukit Biru, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Lahan itu sebenarnya sudah diusulkan sejak awal, namun kondisinya belum sepenuhnya siap. “Masih perlu pematangan lebih lanjut oleh Dinas PUPR. Kami tetap mempertahankan usulan awal karena lokasi ini strategis,” ujar Andi.

Dari total luas 8,7 hektare, pemerintah menargetkan sekitar 5 hektare bisa dimatangkan hingga akhir tahun. Dana pengerjaan berasal dari pergeseran anggaran sebelumnya. Pematangan tanah menjadi tahap penting, karena tanpa kesiapan lahan, proses pembangunan fisik tak bisa dimulai.

Andi menyebut, setelah proses penyiapan rampung, Pemprov Kaltim akan kembali mengusulkan kelanjutan proyek ke Kementerian Sosial.

“Kita berharap lahan provinsi bisa segera siap agar Kementerian dapat menindaklanjuti pada tahap konstruksi,” ujarnya.

Secara nasional, program pembangunan Sekolah Rakyat mencakup 104 lokasi di seluruh Indonesia. Namun, di Kalimantan Timur, fokus pemerintah saat ini bukan pada konstruksi, melainkan memastikan kesiapan lahan agar proyek tak berhenti di atas kertas.(ct/ADV/Diskominfo)