Sigit Wibowo Sebut Permasalahan Air Bersih Di Balikpapan Masih Jadi Keluhan Masyarakat

Kaltimpedia.com, Samarinda – Krisis air bersih di Kota Balikpapan mesih menjadi keluhan warga. Hal ini mendapat perhatian dari Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo, yang menegaskan bahwa masalah air bersih tidak dapat diatasi hanya dengan pemerintah kota (Pemkot) saja.

Pasalnya, menurut Sigit sapaan akrabnya, seiring dengan pertumbuhan populasi dan industri di Balikpapan, ini memerlukan solusi kerjasama antara Pemkot Balikpapan, kabupaten sekitar, serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

“Saat ini, Balikpapan mengalami defisit air bersih sebesar 1.900 liter per detik, karena sumber baku air seperti Waduk Teritip dan Waduk Manggar mengalami penurunan debit, terutama pada musim kemarau,” katanya.

Dimana, Pemkot menghadapi dilema dalam mencari solusi. Penggunaan air laut menjadi opsi, tetapi biaya yang diperlukan mencapai Rp30 ribu per liter.

“Sementara, rencana untuk mengambil air dari Sungai Mahakam membutuhkan waktu yang lama. Walau sempat ada wacana untuk membeli air dari Penajam Paser Utara (PPU), rencana tersebut masih dalam pertimbangan,” jelas Sigit.

Dirinya melanjutkan, saat ini Pemkot juga sedang berupaya agar Pemerintah Pusat mau menjual air dari Bendungan Sepaku.

Kemudian, Sigit juga mencatat bahwa keluhan mengenai air bersih selalu muncul dalam reses yang ia lakukan.

“Setiap reses di Balikpapan, saya mencatat keluhannya pasti air bersih,” tutur legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Balikpapan itu.

Dirinya menjelaskan bahwa saat ini, Balikpapan hanya mengandalkan waduk untuk pasokan air bersih.

“Saya mengusulkan penggunaan air tanah, namun ketika kita menggunakan air tanah ini memiliki risiko akan merusak lapisan tanah,” ucap Sigit.

Untuk itu, dirinya berharap kajian penggunaan air dari Bendungan Sepaku dapat segera dirampungkan.

Kemudian sebagai solusi jangka panjang, Sigit juga mengusulkan pembangunan saluran air dari Loa Kulu ke Balikpapan, meskipun biaya proyek ini cukup tinggi.

“Jika dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, ini akan sangat bermanfaat,” tuturnya.

Dengan begitu, dia menekankan bahwa tanggung jawab penyediaan air bersih harus melibatkan seluruh kabupaten dan kota, bukan hanya Balikpapan.

“Jadi kalau air bersih kita bertanggung jawab semua kabupaten kota, nggak bisa hanya Balikpapan saja,” tutup Sigit. (adv)