TSR TBC Kaltim di Bawah Target, DPRD Soroti Lemahnya Sistem Pendampingan Pasien

Kaltimpedia.com, Samarinda – Rendahnya tingkat keberhasilan terapi tuberkulosis (TBC) di Kalimantan Timur dinilai bukan hanya soal kedisiplinan pasien, melainkan mencerminkan kelemahan sistem pendampingan dan dukungan dalam layanan kesehatan publik.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa kegagalan pasien menyelesaikan terapi selama enam bulan adalah tanda perlunya pembenahan menyeluruh pada sistem kesehatan daerah.

“Pasien tidak bisa dibebani seluruh tanggung jawab. Pertanyaannya, sejauh mana pemerintah menyediakan pendampingan, konseling, dan pemantauan yang memadai?” ujarnya.

Data Dinas Kesehatan Kaltim hingga April 2025 mencatat dari 3.356 pasien TBC, hanya 1.896 yang menuntaskan pengobatan. Sebanyak 286 pasien menghentikan terapi, 152 meninggal dunia, dan sisanya masih dalam pemantauan. Capaian Treatment Success Rate (TSR) provinsi hanya 77,15 persen—jauh di bawah target nasional di atas 90 persen.

Menurut Andi, banyak pasien berasal dari keluarga prasejahtera, tinggal di wilayah dengan akses kesehatan terbatas, atau minim pengetahuan tentang pentingnya menyelesaikan terapi. Situasi ini menunjukkan ekosistem layanan kesehatan belum mampu memberi dukungan yang konsisten.

Kabupaten Berau (90,80 persen) dan Mahakam Ulu (90 persen) menjadi daerah dengan capaian terbaik karena beban kasus relatif rendah. Sebaliknya, kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan, yang menghadapi jumlah kasus lebih tinggi, belum mampu memenuhi standar keberhasilan. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bahkan masuk zona merah dengan TSR hanya 69,64 persen.

“Pengawasan dan pendampingan tak bisa hanya mengandalkan puskesmas. Kader kesehatan, keluarga, dan tokoh lokal harus terlibat aktif,” tegasnya.

Dinas Kesehatan Kaltim telah menerapkan zonasi TSR untuk memetakan prioritas penanganan. Namun, Andi menilai tanpa intervensi terintegrasi dan pendekatan berbasis komunitas, peningkatan angka keberhasilan pengobatan akan sulit tercapai.

Ia mendesak Pemprov Kaltim memperkuat seluruh rantai penanganan, mulai dari distribusi obat yang stabil, pelatihan tenaga lapangan, penyediaan konseling psikososial, hingga literasi kesehatan masyarakat.

“TBC resistan bukan ancaman masa depan, tapi sudah menjadi kenyataan. Jika sistem tidak dibenahi sekarang, kita membiarkan krisis kesehatan berkembang tanpa disadari,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)