Wujudkan Pemerataan Layanan Kesehatan, Pemprov Kaltim Siapkan Pembangunan Dua Rumah Sakit Baru di Samarinda dan Kutai Barat Mulai 2026

Samarinda – Sebagai upaya nyata peningkatan pemerataan dan kualitas layanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyampaikan rencana strategis pembangunan dua rumah sakit baru yang berlokasi di Samarinda dan Kabupaten Kutai Barat.

Hal ini, bertujuan mempercepat agenda reformasi dan transformasi sistem kesehatan daerah. Pemprov Kaltim mengumumkan Kedua proyek infrastruktur vital ini dijadwalkan akan memulai pembangunan fisik pada tahun 2026 mendatang.

​Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, dr. Ronny Setiawati, menjelaskan bahwa inisiatif pembangunan ini didorong oleh tantangan serius dalam memenuhi rasio fasilitas kesehatan ideal di tengah pertumbuhan penduduk dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

​”Pembangunan ini menjadi bagian krusial dari upaya pemerintah meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan di seluruh wilayah Kalimantan Timur,” ujarnya di Samarinda (20/11/2025).

​Dr. Ronny menuturkan, saat ini rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit di Kaltim baru mencapai 1,76 per seribu penduduk. Angka ini masih jauh dari target nasional, yakni 3 tempat tidur per seribu penduduk.

“Kondisi ini menjadi tantangan serius yang harus dijawab cepat oleh pemerintah,” tuturnya.

​Pembangunan dua rumah sakit baru ini diharapkan dapat meningkatkan rasio ketersediaan tempat tidur dan fasilitas kesehatan secara signifikan, sekaligus mengatasi disparitas layanan antar wilayah.

​”Rumah sakit baru di Kutai Barat nanti akan melayani masyarakat Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan begitu, rasio ketersediaan tempat tidur dan fasilitas kesehatan bisa meningkat secara signifikan,” tambahnya.

​Rumah sakit baru ini tidak hanya bertujuan menambah kapasitas, tetapi juga dirancang untuk menjadi pusat rujukan lanjutan bagi masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan yang selama ini kesulitan mengakses pelayanan kesehatan lanjutan yang memadai.

​Saat ini, tahapan pembangunan rumah sakit tersebut telah memasuki fase krusial. Dr. Ronny menyebutkan bahwa proses saat ini berfokus pada perencanaan teknis dan penyusunan dokumen studi kelayakan (feasibility study).

​Untuk pembangunan fisik, Pemprov Kaltim menargetkan dapat dimulai setelah seluruh proses administrasi, penganggaran, dan penetapan lokasi resmi diselesaikan pada tahun 2026.

​”Pemprov sudah menyiapkan lahan dan tengah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Kesehatan serta Bappenas untuk dukungan pendanaan. Target kami, groundbreaking bisa dilakukan pada pertengahan 2026,” ungkapnya.

​Selain menambah infrastruktur baru, Pemprov Kaltim juga fokus memperkuat jaringan fasilitas kesehatan di tingkat kabupaten dan kota yang sudah ada.

Pemerataan tenaga medis, peningkatan kapasitas rumah sakit daerah, dan penguatan sistem rujukan terpadu menjadi program prioritas Dinkes Kaltim dalam beberapa tahun ke depan.

​Dr. Ronny menegaskan bahwa komitmen ini sejalan dengan visi Pemprov Kaltim untuk memastikan hak kesehatan bagi seluruh warganya.

​”Visi kami sederhana: tidak ada lagi warga Kaltim yang sakit tanpa ditangani, dan tidak ada lagi wilayah yang kekurangan tenaga medis. Sehat adalah hak semua warga,” tutup Dr. Ronny Setiawati.(ct/ADV/Diskominfo)