Skor IDI Kaltim Melorot, Kesbangpol Soroti Demo Anarkis dan Partisipasi Publik

Samarinda – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2025 mencatatkan kemunduran yang mengejutkan, meskipun penurunan skor secara nominal relatif kecil. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), skor IDI Kaltim turun dari 82,28 menjadi 80,69.

Dampak dari penurunan 1,59 poin ini sangat signifikan, menyebabkan Kaltim harus rela melorot tajam dari peringkat 5 ke posisi 14 secara nasional.

Sekretaris Badan Kesbangpol Kaltim, Ahmad Firdaus Iwan, mengidentifikasi bahwa pelemahan ini didominasi oleh faktor-faktor di luar kendali lembaga negara, terutama terkait dengan dinamika kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat yang kurang kondusif.

​Ahmad Firdaus menegaskan bahwa skor IDI adalah barometer kesehatan politik dan sosial yang tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.

“Upaya pemerintah daerah lebih kepada fungsi fasilitasi dan regulator. Demokrasi akan kuat jika semua pihak ikut berkolaborasi, mulai dari masyarakat sipil, akademisi, hingga aparat penegak hukum,” ujarnya (28/11/2025).

Dirinya menekankan bahwa penurunan ini merupakan sinyal penting bagi seluruh elemen masyarakat di Bumi Etam untuk mengevaluasi peran masing-masing dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat dan beradab.

​”Dari tiga aspek utama penilaian IDI, dua aspek tercatat mengalami penurunan substansial. Aspek kebebasan turun sebesar 3,27 poin,” katanya.

Firdaus menjelaskan bahwa penurunan ini utamanya dipengaruhi oleh catatan aksi unjuk rasa yang berlangsung kurang kondusif dan cenderung berujung pada tindakan anarkis atau mengganggu ketertiban umum.

Aksi-aksi tersebut dinilai mengganggu ketenangan dan memberi dampak negatif terhadap persepsi kebebasan berekspresi dan penyampaian pendapat di ruang publik.

“Kalau ada demo yang anarkis, itu justru menurunkan penilaian aspek kebebasan karena menciptakan situasi yang tidak aman bagi orang lain untuk beraktivitas,” jelas Firdaus.

​Aspek kesetaraan juga mencatat penurunan yang cukup signifikan, yakni sebesar 3,76 poin. Penurunan pada aspek ini terjadi pada indikator partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan melalui jalur formal.

Hal ini mencakup berkurangnya kegiatan penyerapan aspirasi yang intensif dan forum dengar pendapat yang dilakukan oleh lembaga perwakilan dan eksekutif.

Pelemahan ini mengindikasikan adanya jarak atau fraksi antara masyarakat dengan institusi formal dalam proses pembuatan kebijakan daerah.

​Meskipun dua aspek sosial mengalami pelemahan, terdapat catatan positif yang harus disyukuri, yaitu peningkatan pada aspek kapasitas lembaga demokrasi yang meningkat 2,68 poin.

Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam tata kelola, transparansi, serta kinerja lembaga-lembaga yang berperan sebagai pilar demokrasi di Kaltim, seperti KPU dan DPRD.

“Kinerja internal yang membaik ini menjadi modal penting bagi Kesbangpol dalam mengawal upaya perbaikan skor IDI ke depannya,” tuturnya.

​Kesbangpol Kaltim memastikan bahwa upaya perbaikan skor IDI akan difokuskan pada dua indikator yang melemah, yaitu Kebebasan dan Kesetaraan.

“Perbaikan ini akan dilakukan melalui kolaborasi multisektor, dengan melibatkan berbagai pihak seperti TNI, Polri, Kejaksaan, hingga organisasi masyarakat,” imbuhnya.

Firdaus menegaskan bahwa aparat penegak hukum akan memastikan aksi unjuk rasa tetap berjalan sesuai koridor hukum tanpa anarkisme, sementara organisasi masyarakat akan didorong untuk menyalurkan aspirasi melalui jalur yang konstitusional dan terstruktur.

“Masing-masing elemen masyarakat punya peran dalam meningkatkan indeks demokrasi,” tegasnya.

​Di sisi lain, Kesbangpol juga memperkuat fondasi demokrasi melalui program pendidikan politik dan kebangsaan.

“Inisiatif ini meliputi edukasi nilai-nilai Pancasila untuk pelajar dan pemuda, serta peningkatan kapasitas politik bagi organisasi perempuan dan kelompok disabilitas untuk meningkatkan partisipasi formal mereka,” pungkasnya.

Upaya terintegrasi ini sejalan dengan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim untuk membangun ekosistem demokrasi yang sehat, inklusif, dan partisipatif, agar Kaltim dapat segera kembali masuk dalam jajaran 10 besar provinsi dengan IDI tertinggi di Indonesia.(ct/ADV/Diskominfo)