16 Kementerian/Lembaga Akan Mulai Berkantor di IKN Awal 2026

NUSANTARA — Awal tahun 2026 sebanyak 16 Kementerian dan lembaga akan mulai memindahkan staf dan kantornya ke Ibukota Nusantara (IKN) sebagaimana pelaksanaan kelanjutan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi memasuki tahap kedua, dengan dukungan penuh dari Perpres Nomor 79 Tahun 2025 sebagai dasar hukum dan arah kebijakan. Langkah ini menandai percepatan menuju target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengungkapkan telah merekomendasikan 16 K/L (Kementerian/Lembaga) terutama yang berhubungan langsung mendukung IKN seperti kementerian ATR, Kehutanan, PU, Perumahan, Menhub, Kesehatan, Pendidikan. “Mereka sudah mengirim permohona kepada kami dan ada juga yang menugaskan 3 bulan sekali rolling seperti Bank Indonesia,” jelas Basuki Hadimuljono, Sabtu (1/11/2025).

Diperkirakan sekitar 4.100 aparatur sipil negara (ASN) dari 16 K/L akan mulai menempati kantor baru di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awal tahun 2026.

Basuki Hadimuljono, memastikan seluruh sarana dan prasarana utama, mulai dari hunian ASN, jaringan listrik, air bersih, hingga perabot kantor, sudah siap digunakan. Dengan begitu, para ASN dapat langsung menjalankan tugasnya tanpa kendala berarti.

“Sejumlah kementerian telah mengirimkan data nama ASN yang akan berkantor di IKN, mulai dari eselon satu hingga eselon tiga,” jelas Basuki.

Basuki menambahkan, Otorita IKN telah mengajukan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait daftar kementerian yang akan mulai beroperasi di IKN. Total terdapat 16 kementerian dan lembaga (K/L) yang akan menjadi gelombang pertama penghuni ibu kota baru tersebut.

Kementerian yang diprioritaskan adalah instansi yang berperan langsung dalam mendukung pembangunan dan kesiapan IKN menuju puncak peresmian ibu kota politik Indonesia pada 2028.

Beberapa kementerian/Lembaga di antaranya yang akan segera pindah ke IKN sebagaimana disebutkan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, yaitu:

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
4. Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
5. Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
6. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

“Pada tahap awal, sejumlah kementerian akan menerapkan sistem rotasi kerja dengan periode penugasan sekitar tiga bulan sekali di IKN. Skema ini telah dicontohkan oleh Bank Indonesia, yang lebih dulu mengirimkan pegawainya untuk bekerja di kawasan pemerintahan baru tersebut.” jelasnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu ASN beradaptasi dengan lingkungan baru sekaligus memastikan operasional pemerintahan tetap berjalan efisien selama masa transisi menuju pemindahan penuh pada tahun-tahun berikutnya.

“Tahap awal ini akan menggunakan sistem penugasan bergilir agar transisi berjalan lancar dan fasilitas bisa dimanfaatkan secara optimal,” pungkas Basuki.(hms oikn/mn)