DPRD Samarinda Tegaskan RS Bhayangkara Tak Boleh Jadi Proyek Simbolik

Samarinda – Pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV yang dilakukan Polda Kalimantan Timur di Samarinda disambut baik oleh DPRD Kota Samarinda. Namun, para wakil rakyat ini juga menekankan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan tersebut tidak boleh berhenti pada seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking) semata.

Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, menyebut kehadiran rumah sakit ini sebagai langkah strategis dalam menambah kapasitas layanan kesehatan di Ibu Kota Kaltim. Meski begitu, ia mengingatkan agar proses pembangunan harus diawasi ketat, transparan, dan melibatkan berbagai elemen sejak tahap perencanaan.

“Jangan sampai pembangunan ini hanya menjadi proyek simbolik. Kita ingin RS Bhayangkara ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan internal institusi,” ujarnya.

Celni menilai, keterlibatan DPRD dan stakeholder lokal lainnya penting untuk memastikan arah pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat Samarinda. Terlebih, berdasarkan data Dinas Kesehatan, ketersediaan rumah sakit di kota ini masih belum sebanding dengan jumlah penduduk.

“Pandemi COVID-19 kemarin membuka mata kita semua bahwa kapasitas rumah sakit adalah hal yang sangat krusial. Maka, penambahan seperti ini harus tepat guna dan tepat sasaran,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pengawasan proyek, mulai dari anggaran hingga desain dan tahapan pengerjaan. Menurutnya, hal itu bisa mencegah potensi penyimpangan sekaligus membangun kepercayaan warga terhadap institusi pemerintah dan keamanan.

Tak hanya dari sisi pelayanan, Celni berharap pembangunan ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ia mendorong agar pengerjaan fisik dan pengadaan barang/jasa melibatkan kontraktor lokal serta pelaku UMKM di Samarinda.

“Dampaknya harus terasa luas, termasuk menciptakan lapangan kerja baru dan menghidupkan sektor usaha kecil. Kita ingin proyek ini menjadi penggerak ekonomi lokal, bukan malah membebani,” sambungnya.

Lebih lanjut, DPRD juga menekankan agar RS Bhayangkara ke depan tidak hanya diperuntukkan bagi anggota Polri. Celni menegaskan bahwa layanan kesehatan bersifat universal, sehingga masyarakat umum harus mendapatkan akses yang sama tanpa diskriminasi.

“Prinsip inklusifitas itu penting. Kalau ini dibangun dengan dana negara dan untuk mendukung sistem kesehatan nasional, maka semua warga harus bisa menikmatinya,” katanya.

DPRD berjanji akan melakukan pengawasan berkala terhadap proyek ini. Bagi mereka, keberhasilan pembangunan RS Bhayangkara tidak hanya dilihat dari berdirinya gedung, tetapi juga dari kualitas layanan, profesionalitas tenaga medis, serta keberpihakan pada masyarakat yang membutuhkan.

“Kalau pembangunan ini dilakukan dengan semangat kolaboratif dan integritas, saya yakin RS Bhayangkara bisa menjadi simbol kemajuan sektor kesehatan di Samarinda,” pungkasnya.