Wabah PMK Belum Masuk Kaltim, DPKH Himbau Warga Tidak Panik
Kaltimpedia.com, Samarinda – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar oleh Kementerian Pertanian terkait dengan mewabahnya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak, DPKH Kaltim mengikuti rakor secara daring dari ruang Aula DPKH Kaltim, Senin (16/5/2022).
Turut hadir mendampingi Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Kaltim Dyah Anggraini. Serta, Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim Sosmelati Situmeang.
Dari rakor tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Munawwar mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Terkait masalah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang sejumlah provinsi di Indonesia.
Baca Juga:
Dipastikan Munawwar, bahwa sejauh ini dari hasil pemeriksaan sampel yang dilakukan, belum ditemukan kasus PMK pada hewan ternak di Kaltim.
Munawwar menjelaskan, pihaknya telah melakukan survei kepada hewan ternak seperti sapi, kambing, dan domba di 10 kabupaten/kota se-Kaltim. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan survei pada lokasi-lokasi peternakan, tempat karantina dan rumah potong hewan (RPH).
“Hasilnya, penunjukan gejala klinis belum terlihat secara fisik. Sehingga, saat ini kondisi ternak di Kaltim masih aman. Namun, kami tetap akan memantau perkembangan ke depannya. Karena saat ini Kaltim masih dalam kondisi waspada atau siaga,” ucapnya.
Baca Juga:
Kondisi waspada atau siaga ini pihaknya lakukan karena berdasarkan data Kementerian Pertanian, PMK telah mewabah di 14 provinsi di Tanah Air. Termasuk 2 provinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Sementara, Kalimantan Selatan masih dalam kategori suspek PMK. Dalam artian, hewan ternaknya telah menunjukkan gejala-gejala PMK.
Meskipun, belum ditetapkan sebagai wilayah penularan PMK.
Selain itu, untuk mengantisipasi penularan PMK, pihaknya juga telah menghentikan pasokan sapi dari Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Karena, kedua provinsi yang biasanya menjadi pemasok sapi untuk Kaltim itu, juga telah menjadi wilayah penularan PMK.
“Oleh karena itu, kami berharap masyarakat secara luas, baik pedagang atau siapapun agar tidak mendatangkan sapi dari wilayah tersebut,” imbaunya.
Baca Juga:
Dalam kesempatan yang sama, Munawwar juga berharap, akan adanya peningkatan koordinasi antar pemerintah daerah. Termasuk wilayah-wilayah di perbatasan seperti Berau. Sebab, Kaltim terkepung wilayah yang telah tertular PMK.
“Harapannya, agar wabah tersebut tidak sampai merambah ke Kaltim. Mengingat, keterbatasan populasi sapi di Kaltim yang saat ini berada di angka 27 persen,” tandasnya. (Adv/Aji/KominfoKaltim)
Baca Juga:
Artikel Terkait
