Kerap Absen dalam Rapat Parpurna DPRD Kaltim, Sarkowi Sebut Isran Noor Banyak Diharapkan Kehadirannya
Samarinda, Kaltimpedia.com – Absennya Gebernur Kaltim Isran Noor dalam sejumlah rapat-rapat paripurna DPRD Kaltim menjadi atensi tersendiri bagi para anggota dewan.
Anggota komisi III DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry menilai kehadiran Gubernur Kaltim Isran Noor akan menjadi suatu bentuk kesolidan yang nampak di tubuh Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim selaku lembaga eksekutif dan legislatif.
“Terutama yang perlu hadir itu untuk agenda agenda yang penting, misalnya agenda-agenda sidang istimewa, kemudian agenda pengesahan APBD. Semisal pula pengesahan Perda, itu disebutkan ada sambutan gubernur gitu loh,” ucapnya.
Baca Juga:
Akan hal tersebut, politisi asal Partai Golkar itu memandang kehadiran Isran Noor menurutnya sangat penting, apalagi dalam pembahasan yang cukup krusial dan mendetail.
“Jadi idealnya harus gubernur yang hadir, kalau gubernur tidak bisa itu wakil gubernur karena mereka satu paket. Nah, kalau untuk APBD karena tanda tangannya gubernur harusnya gubernur yang hadir,” lanjutnya.
Dengan demikian, Sarkowi menaruh harapan besar atas ketersediaan orang nomor satu di Kaltim itu untuk dapat hadir dalam agenda-agenda DPRD Kaltim yang sudah dijadwalkan. Terlebih, setelah dilantiknya Ketua DPRD Kaltim yang baru, yakni Hasanuddin Mas’ud menggantikan Makmur HAPK, Sarkowi berharap akan lebih terbangun hubungan yang harmonis antara dua lembaga pemerintahan tersebut.
Baca Juga:
“Saya berharap dengan pimpinan yang baru ini, hubungan antara Gubernur dengan perangkat DPRD Kaltim makin bagus, khususnya dalam hal menghadiri agenda agenda yang strategis,” ujarnya.
Tak hanya itu, Sarkowi juga meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kaltim dapat pula hadir dalam setiap undangan atau agenda yang telah dijadwalkan oleh DPRD Kaltim.
Hal itu, lanjtu Sarkowi, diperuntukkan agar terbangunnya ketersinambungan antara DPRD Kaltim dengan OPD di Pemprov Kaltim.
Baca Juga:
“Bahkan saya minta juga kalau untuk agenda agenda yang sifatnya itu bersentuhan dengan OPD tertentu, OPD itu bisa hadir,” pintanya.
“Seperti Bappeda harus hadir kalau bersentuhan dengan anggaran, pengguna anggaran paling besar misalnya dinas PUPR harus hadir, pendidikan juga harus hadir, kemudian bagian program pembangunan di biro harus hadir, jadi bisa mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh teman teman,” pungkasnya. (fa/adv/dprdkaltim)
Baca Juga:
Artikel Terkait
