Berantas Angka Kemiskinan Ekstrim, Nursobah Usulkan Dana Infat Disalurkan Bagi Penduduk Miskin
Kaltimpedia.com, Samarinda – Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Samarinda tahun 2024. Anggota komisi I DPRD Samarinda, Nursobah berharap agar penanganan penduduk miskin dan kemiskinan ekstrem dapat jadi prioritas Pemerintah.
Nursobah turut menghadiri forum lintas perangkat daerah bidang pemerintah dan pembangunan manusia saat pembahasan RKPD Samarinda tahun 2024. Yang digelar di Ruang Rapat Bappedalitbang Kota Samarinda Jalan Dahlia, Senin (6/3/2023) lalu.
Politisi PKS ini mengatakan, dari hasil penyampaian data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) tentang Kondisi Penduduk Miskin Kota Samarinda.
Baca Juga:
Ia sangat prihatin dengan kondisi kemiskinan di Kota Samarinda, dari data ada sebanyak 9.032 jiwa penduduk miskin, pada kategori miskin ekstrem berjumlah 1.600 jiwa.
“RKPD tahun 2024 ini fokus pada tiga hal yakni SDM, ekonomi dan pemerintah. Tetapi menjadi sorotan saya adalah data dari kementerian terkait penduduk miskin dan kemiskinan ekstrim. Dari itu saya mengusulkan untuk prioritas pembangunan penanganan persoalan kemiskinan,” ucap Nursobah.
Untuk menekan kemiskinan tentunya dukungan keluarga yang baik juga diperlukan. Semisal jika ada ketegori 1 orang atau keluarga miskin hendaknya keluarga yang lain ataupun masyarakat dapat membantu.
Baca Juga:
Apalagi Pemerintah Kota (Pemkot) dapat memanfaatkan kas dari sekitar 500 Masjid/Musola di wilayah Samarinda untuk fokus membantu umat yang miskin itu juga sangat baik.
“Kita tahu bahwa kas itu bisa mencapai puluhan, ratusan juta hingga miliaran. Sampaikan aja data penduduk miskin tadi ke pengurus masjid, setidaknya 3 kepala keluarga bisa ditolong, sarannya.
Selain Masjid, peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Samarinda perlu dimaksimalkan untuk menyalurkan bantuan kepada penduduk miskin.
Baca Juga:
“Sudah seyogyanya kita saling membantu, sehingga pemanfaatan lembaga dengan anggaran yang besar, itu harusnya bisa digunakan untuk membangun mengatasi kemiskinan,” pungkasnya. (Adv)
Artikel Terkait
