Pemkab Kukar Kembali Raih Predikat WTP dari BPK RI untuk Kelima Kalinya Secara Beruntun
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali raih meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Setelah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Pencapaian membanggakan ini telah dipertahankan lima kali berturut-turut sejak tahun 2018.
Penyerahan LKPD ini dilaksanakan pada Selasa (18/4/2023) di BPK RI Kaltim, Jalan M Yamin, Samarinda. Dan dihadiri langsung oleh Ketua BPK RI Kaltim, Agus Priyono, Bupati Kukar, Edi Damansyah, Wakil Bupati, Rendi Solihin, Ketua DPRD, Abdul Rasid beserta para kepala OPD Kukar.
Bupati Kukar, Edi Damansyah mengatakan penyerahan LKPD ini merupakan salah satu kunci dorongan motivasi jajarannya untuk terus bekerja lebih baik kedepannya. Yang tentunya sesuai dengan siklus audit. Dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan pelaporan. Edi menyebut semua ini akan menjadi fokus bagi Pemkab Kukar untuk memperbaikinya.
Baca Juga:
“Ini terus menjadi fokus kami. Bagaimana yang sudah kita tetapkan di Perda No 6 Tahun 2021, RPJMD Kukar Idaman ada beberapa fokus. Seperti mewujudkan Kukar lumbung pangan Kaltim. Itu juga kita fokus menyelesaikan infrastruktur tani, juga kelembagaan gapoktan dan peralatan mekanik alsintannya terpenuhi,” jelas Edi.
Edi menyebut setelah penyerahan ini Pemkab Kukar akan menindaklanjuti masukan dari BPK selama 60 hari. Edi komitmen menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu. Karena berbicara manajemen pemerintahan, audit adalah bagian dari memperbaiki kelemahan.
“Insya Allah atas audit ini tata kelola manajemen keuangan Pemkab Kukar terus membaik. Saya optimis ini nanti bisa kita perbaiki lagi kedepannya. Insya Allah kelemahannya 2022 akan kita perbaiki di 2023,” tutup Edi. (ito/adv)
Baca Juga:
Artikel Terkait
