Antrean Panjang Di RSUD AWS, Mendapat Perhatian DPRD Kaltim untuk Mencari Solusi Sebagai Alternatif Pelayanan Kesehatan

Kaltimpedia.com, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Satya Adi Saputra, menilai pelayanan kesehatan di Kota Samarinda masih belum berjalan optimal.

Hal ini, ditandai dengan kondisi dimana antrean panjang yang sering terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Wahan Sjahranie (AWS), di Kota Samarinda.

Untuk itu, Andi Satya menyoroti permasalahan antrean panjang tersebut. Sebagai solusi, dirinya mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim segera mengoperasikan kembali Rumah Sakit (RS) Islam yang telah lama tidak berfungsi.

“RS Islam merupakan salah satu rumah sakit andalan di Kota Samarinda. Jika diaktifkan kembali, rumah sakit ini bisa menjadi alternatif bagi masyarakat dan membantu mengurangi beban RSUD AWS,” usulnya.

Menurut legislator yang juga berprofesi sebagai dokter itu, RS Islam dapat memberikan pilihan layanan kesehatan yang lebih terjangkau bagi masyarakat Samarinda.

Selain itu, keberadaan rumah sakit ini akan memastikan masyarakat dari berbagai lapisan sosial dapat mengakses pelayanan kesehatan yang memadai.

“Mengoperasikan kembali RS Islam menjadi salah satu solusi, tidak hanya beban RSUD AWS yang akan berkurang, tetapi juga masyarakat akan memiliki akses yang lebih luas ke layanan kesehatan yang layak,” ungkap Andi Satya.

Dengan usulan pengaktifan kembali RS Islam, Andi Satya berharap, dapat segera direalisasikan oleh Pemprov Kaltim. Langkah ini dinilai sebagai salah satu upaya nyata untuk memperbaiki sistem kesehatan di Kaltim, khususnya di Samarinda.

“Isu kesehatan tidak bisa diabaikan. Pemerintah perlu menunjukkan komitmennya dengan memberikan fasilitas kesehatan yang lebih merata dan mudah diakses oleh masyarakat,” jelas dia.

Andi Satya menegaskan bahwa isu kesehatan harus menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menilai penting bagi pemerintah untuk memberikan solusi konkret agar masyarakat bisa menikmati hak dasar mereka atas layanan kesehatan.

“Kesehatan adalah hak setiap warga. Pemerintah harus memastikan bahwa semua orang, tanpa terkecuali, bisa mendapatkan layanan medis yang baik dan terjangkau,” tandas dia. (adv)