Bapenda Kaltim Dorong Optimalisasi Aset dan Retribusi Daerah

Samarinda – Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kalimantan Timur terus memperdalam langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2026. Setelah melakukan penyesuaian pada sisi belanja dan pendapatan, pemerintah provinsi kini memperluas fokus optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) serta sumber penerimaan lainnya.

Kepala Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah Bappenda Kaltim, Maya Fatmini, mengatakan penyesuaian anggaran dan refocusing ini dilakukan untuk memastikan seluruh potensi penerimaan dapat tergarap maksimal.

“Kami sedang melakukan penyesuaian penganggaran, baik pada belanja maupun pendapatan tahun 2026. Kami melakukan re-focusing serta mengoptimalkan pendapatan dari PAD,” ujarnya (27/11/2025).

Maya menjelaskan tiga sektor utama yang terus ditingkatkan ialah pajak alat berat, pajak air permukaan, dan pemanfaatan alur Sungai Mahakam. Meski kewenangan alur sungai berada di pemerintah pusat, pemprov tetap berupaya mengoptimalkan kontribusinya.

“Kami bekerja sama dengan pemerintah pusat melalui BUMD Melati Bhakti Satya yang memiliki Badan Usaha Pelabuhan. Mereka sudah melaksanakan pelayanan tunda dan pandu bagi kapal tongkang batubara, dan pendapatannya mulai meningkat,” terangnya.

Tidak hanya itu, Bappenda juga memperluas upaya optimalisasi dengan menyasar aset daerah. Maya menyebut masih banyak aset idle yang kini mulai didorong agar lebih produktif.

“Selain itu, kami melakukan optimalisasi pemanfaatan aset. Aset-aset idle kami dorong agar lebih produktif dan memberikan nilai tambah,” katanya.

Strategi serupa diterapkan pada sektor retribusi daerah yang dinilai masih memiliki potensi peningkatan. Maya menambahkan bahwa optimalisasi penerimaan tidak hanya bertumpu pada PAD, tetapi juga dari dana transfer yang selama ini belum dibagi-hasilkan kepada daerah.

“Upaya optimalisasi tidak hanya dari PAD, tetapi juga dari dana transfer yang selama ini belum dibagi-hasilkan kepada daerah,” jelasnya.

Bappenda Kaltim berharap seluruh langkah tersebut dapat memperkuat ketahanan fiskal dan meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan pada 2026.(ct/ADV/Diskominfo)