Dishub Kaltim Desain Tambat Ponton di Sungai Lais-Kunjang untuk Tarik Retribusi Kapal

Samarinda – Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur tengah mematangkan studi dan desain untuk memanfaatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kegiatan penambatan kapal di Sungai Mahakam.

Inisiatif ini berfokus pada pembangunan fasilitas tambat sederhana di lokasi strategis yang merupakan aset provinsi, seperti Sungai Lais dan Sungai Kunjang, sebagai respons terhadap adanya kebocoran pendapatan yang selama ini dinikmati pihak swasta atau pribadi.

Analis Kebijakan Ahli Muda Dishub Kaltim, Rudianto Lumbantorua, menjelaskan bahwa retribusi dari aktivitas kapal memiliki potensi finansial yang sangat besar.

Aktivitas tambat ini terjadi di berbagai titik sepanjang alur sungai, terutama sebelum kapal melakukan kegiatan pengolongan muatan atau berlabuh sementara.

​“Kalau kita lihat kan dia, misalnya yang satu, sebelum pengolongan kan dia ditambat dulu. Dan tambat itu per harinya kan lumayan,” ungkap Rudianto (4/12/2025).

Dirinya menyoroti besarnya potensi pendapatan harian dari setiap kapal. Rudianto menambahkan bahwa aktivitas serupa terjadi di hilir Jembatan Mahkota, di mana kapal-kapal bersandar atau berlabuh, dan terjadi pembayaran yang tidak tercatat ke kas daerah.

Dirinya menegaskan bahwa fokus Dishub Kaltim bukan sekadar menarik pungutan, tetapi menyediakan fasilitas yang memadai agar daerah memiliki hak untuk menarik retribusi tersebut.

“Artinya kita sediakan fasilitas, bukan hanya kita mungut doang, tapi kita harus bangun fasilitas dan kita dorong mereka bersandar di situ, nah di situlah daerah ikut andil,” tegas Rudianto.

​Untuk mewujudkan hal ini, Dishub Kaltim saat ini sedang melakukan studi mendalam mengenai desain dan perhitungan potensi pendapatan.

Rudianto menyatakan bahwa mereka tidak akan membangun pelabuhan berskala besar, melainkan mengoptimalkan desain yang lebih sederhana dan efisien, yaitu tambat ponton.

​“Mungkin kita akan optimalkan bukan desain di pelabuhan, tapi desain sebagai tambat ponton saja,” jelasnya.

Desain ini akan mengakomodasi berbagai kebutuhan kapal, termasuk ponton kosong dan ponton berisi, yang secara otomatis akan mengubah desain teknis fasilitas tambat yang akan dibangun.

“Studi ini juga mencakup perhitungan detail mengenai potensi pendapatan, seperti tarif retribusi per hari untuk setiap tambatan kapal,” jelas Rudianto.

​Mengenai lokasi, Dishub Kaltim telah memiliki gambaran alokasi yang jelas. Rudianto memastikan bahwa pembangunan akan dilakukan di lahan yang secara sah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Di lahan kita, Sungai Lais dan Sungai Kunjang yang kita harapkan. Kan itu ada lahan provinsi kan di situ. Tentu kita enggak bisa bangun di lahan orang,” katanya.

Pembangunan di lahan milik provinsi ini menghilangkan potensi masalah sengketa lahan dan mempercepat proses pembangunan infrastruktur.

​Rudianto Lumbantorua meyakini bahwa dengan desain yang teroptimasi dan lokasi yang strategis di Sungai Lais dan Sungai Kunjang, sektor perhubungan dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang substansial.

“Saat ini, studi desain tersebut masih terus dimatangkan sebelum memasuki tahap implementasi,” pungkas dia.(ct/ADV/Diskominfo)