Beranda Advetorial DKP Kukar Entaskan Kemiskinan Melalui Program Nyaman Bejukut

DKP Kukar Entaskan Kemiskinan Melalui Program Nyaman Bejukut

Oleh fatria borneo - 17 November 2022, 1:06 PM

Dinas Kelautan dan Perikanan Kukar saat menyampaikan program “Nyaman Berjukut”.

Kaltimpedia.com, Tenggarong — Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara (DKP Kukar) turut menanggulangi kemiskinan dalam program “Nyaman Bejukut”. Memiliki filosofi nelayan dapat mandiri melalui usaha menangkap ikan.

Sekretaris DKP Kukar Fadli mengatakan, program tersebut sebagai upaya penanggulangan kemiskinan untuk pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan kategori mikin dan rentan miskin.

Berbasis pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKSl dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Melalui fasilitasi sarana produksi perikanan secara langsung kepada individu sasaran agar dapat mandiri dan produktif melalui usaha bidang perikanan.

“Pelaku usaha perikanan di Kukar baik perikanan tangkap, budidaya, maupun pengolah hasil telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam memenuhi kebutuhan pangan sumber protein hewani di Kaltim. Terdapat sejumlah 35 ribu nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan di Kukar,” kata Fadli, Kamis (17/11/2022).

Menurutnya, berdasarkan data statistik kelautan dan perikanan tahun 2021, jumlah pelaku usaha perikanan dan menurut DTKS dan P3KE sejumlah 5.400 berada pada kategori miskin.

Kriteria penerima manfaat yakni warga Kukar, pelaku usaha perikanan kategori miskin berdasarkan data DTS dan P3KE. Belum pernah mendapatkan bantuan sarana produksi perikanan dalam kurun waktu 2 tahun tarakhir dan memiliki kartu Kusuka.

“Mekanisme pemberian sarana produksi kepada setiap individu kategori miskin dan rentan miskin dengan jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan. Serta keahlian individu sasaran dengan terlebih dahulu mengidentifikasi jumlah dan jenis kebutuhan dengan alokasi anggaran per individu antara Rp10 juta sampai Rp15 juta,” terangnya.

Nantinya, pembiayaan akan dilakukan dengan sistem kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat dan swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. (Dha/Adv)