DPMPTSP Kukar Buka Rekrutmen Tenaga Outsourcing untuk Menunjang Pelayanan MPP
Kaltimpedia.com, Kutai Kartanegara – Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) akan diresmikan sebelum akhir tahun 2022. Untuk lebih menunjang pelayanan MPP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar membuka rekrutmen tenaga outsourcing.
Kadis PMPTSP Kukar, Bambang Arwanto mengatakan kehadiran MPP ini nantinya akan membantu mempermudah pelayanan perizinan masyarakat Kukar dengan cepat, terjangkau dan aman di satu tempat. Pembukaan rekrutmen sendiri menyesuaikan pelayanan berbasis elektronik yang akan diterapkan di MPP.
“Seluruh 20 entitas pelayanan publik sudah punya aplikasi masing-masing, akan kita sinkronkan. Dan itu memerlukan basis IT, jaringan dan programmer. Jadi kita belanja SDMnya di awal,” terang Bambang saat ditemui, Rabu (26/10/2022).
Baca Juga:
Adapun deskjob yang dicari DPMPTSP Kukar. Yakni dua programmer, dua teknisi jaringan, satu multi media, dua customer service dan dua technical support. Untuk kisaran gajinya dimulai dari Rp 3 hingga 4 Juta. Rekrutmen ini terbuka hingga Kamis (27/10/2022). Bagi masyarakat yang memiliki keahlian dan keperluan yang mencukupi dapat mengumpul administrasinya ke email DPMPTSP Kukar, yakni kepegawaian.dpmptspkukar@gmail.com.
Setelah penerimaan berkas, maka akan dilakukan pelaksanaan verifikasi berkas lamaran dan pengumuman lulus seleksi tahap I pada tanggal 28 Oktober. Dan juga pelaksanaan tes kompetensi dan pengumuman lulus seleksi tahap II pada tanggal 31 Oktober. Ditutup dengan tes wawancara pada 1 November dan pengumuman hasil akhir pada 2 November.
Bambang menyebut rekrutmen ini berdasarkan peraturan pemerintah No 24 Tahun 2018 terkait perubahan pelayanan publik Indonesia dari manual menuju elektronik. Sehingga semua perangkat SDM harus memahami dan menyesuaikan kemampuannya. Digitalisasi pelayanan ini juga sejalan dengan program Pemkab Kukar, Disapa.
Baca Juga:
“Makanya kami membuka open recruitment terkait teman-teman yang memahami jaringan dan program. Ini masih setengah dari yang diperlukan. Karena Kukar kami ingin melihat efisiensi MPP hingga berapa kapasitasnya. Kalau untuk tenaga yang lain juga kita maksimalkan yang ada. Karena harapannya dengan adanya MPP ini masyarakat bisa sangat mudah mengurus perizinan,” pungkasnya. (ito/adv)
Artikel Terkait
