DPRD Kaltim Desak Pemerintah Segera Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Pesisir

Kaltimpedia.com, Samarinda – Kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pesisir di Kalimantan Timur kembali disorot DPRD. Wilayah Sangkulirang Seberang di Kutai Timur menjadi salah satu contoh daerah yang hingga kini belum merasakan pemerataan pembangunan, terutama terkait infrastruktur dasar seperti jalan dan listrik.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan pentingnya perhatian serius pemerintah terhadap wilayah pesisir yang selama ini cenderung terabaikan. Ia menyoroti bahwa janji-janji politik yang disampaikan saat masa kampanye, termasuk dari Gubernur Kaltim dan sejumlah anggota DPR RI, belum diwujudkan secara nyata di lapangan.

“Dulu saat pencalonan, ada komitmen untuk menjadikan Sangkulirang Seberang sebagai wilayah prioritas pembangunan, khususnya untuk perbaikan akses jalan dan penyediaan listrik. Tapi sampai sekarang belum ada realisasinya,” ujar Agusriansyah.

Menurutnya, pemerintah provinsi perlu segera bertindak dengan menyusun usulan anggaran yang lebih serius dan mendorong dukungan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM. Ia menyebut bahwa berdasarkan laporan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, sejumlah survei lapangan telah dilakukan oleh PLN dan instansi terkait, namun pelaksanaan teknis masih terhambat karena belum ada kepastian anggaran.

“Tanpa penganggaran yang jelas, masyarakat pesisir akan terus berada di posisi yang tertinggal. DPRD akan terus mengawal agar kebutuhan ini dimasukkan dalam rencana pembangunan provinsi,” tegas legislator dari daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau ini.

Agusriansyah juga menyoroti buruknya kondisi jalan penghubung antar desa di kawasan tersebut. Ia menyampaikan bahwa pada musim hujan, banyak akses jalan yang tidak dapat dilalui, sehingga membatasi pergerakan warga dan menghambat distribusi hasil pertanian maupun perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

“Pemerataan pembangunan bukan sekadar slogan. Jika kita ingin adil, maka pembangunan juga harus menyentuh wilayah pesisir dan terluar yang selama ini belum tersentuh secara optimal,” tambahnya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, ia menegaskan DPRD tidak akan tinggal diam dan akan terus menagih komitmen pemerintah agar janji-janji yang pernah dilontarkan tidak berhenti pada retorika politik.

“Kalau pembangunan hanya fokus di kota, lalu siapa yang akan memperjuangkan hak masyarakat di pesisir? Pemerintah harus segera merespons jika tidak ingin kehilangan kepercayaan publik,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)