DPRD Kaltim Kritik Ketidakhadiran Pimpinan Pemprov dalam Rapat Pembahasan Raperda

Kaltimpedia.com, Samarinda – Ketiadaan unsur pimpinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rapat resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menuai kritik. Rapat Paripurna ke-25 yang digelar pada Senin (21/07/2025) berlangsung tanpa kehadiran Gubernur, Wakil Gubernur, maupun Sekretaris Daerah, saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Pendidikan dan Pengelolaan Lingkungan.

Ketidakhadiran jajaran pimpinan Pemprov tersebut memunculkan tanda tanya di kalangan legislatif mengenai komitmen eksekutif terhadap isu-isu strategis daerah. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menyampaikan kekecewaannya atas absennya pemangku kebijakan utama dalam forum yang membahas dua sektor vital bagi masa depan Kalimantan Timur.

“Topik yang dibahas bukan hal sepele. Ini menyangkut pendidikan dan lingkungan, dua hal yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. Sangat disayangkan jika yang hadir hanya staf ahli, bukan pengambil keputusan utama,” ujarnya.

Syahariah mengungkapkan bahwa situasi serupa sudah berulang. Ia mencatat setidaknya lima kali rapat penting yang hanya dihadiri oleh pejabat non-struktural atau bukan penentu kebijakan, sehingga membuat proses diskusi menjadi tidak maksimal.

“Kami tidak sekadar mengundang untuk hadir, tapi untuk berdialog secara langsung dengan pihak yang punya kewenangan penuh. Jika Gubernur berhalangan, mestinya Wakil Gubernur atau Sekda yang mewakili, bukan sekadar staf ahli,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menilai pola ketidakhadiran ini telah menjadi kecenderungan di berbagai pertemuan penting DPRD, termasuk dari pihak kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kondisi ini, menurutnya, berdampak pada kualitas koordinasi antara legislatif dan eksekutif.

“Tanpa kehadiran pimpinan, sangat sulit menjembatani visi antara dua lembaga. Kita butuh kesepahaman yang lahir dari komunikasi langsung, bukan lewat perantara,” tegasnya.

Di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sorotan nasional terhadap Kalimantan Timur, Syahariah menilai absennya pimpinan daerah dalam forum legislatif justru mencerminkan kontradiksi dalam pengelolaan pemerintahan.

“Banyak bicara soal kolaborasi pusat-daerah, tapi internal daerah sendiri justru tak solid. Bagaimana mungkin kita membangun kepercayaan publik jika forum resmi seperti ini saja tidak dianggap penting?” katanya.

Ia berharap Pemprov Kaltim melakukan evaluasi serius terhadap pola komunikasi dan representasi dalam agenda-agenda formal DPRD. Menurutnya, kerja sama yang sehat harus dibangun atas dasar kehadiran dan komitmen nyata.

“Kami di DPRD selalu terbuka untuk dialog dan kerja sama. Tapi tentu, semua itu butuh itikad baik dan kehadiran yang aktif, bukan sekadar basa-basi administratif,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)