DPRD Kaltim Soroti Masa Depan Sawit, Evaluasi Menyeluruh Digelar di Balikpapan

Kaltimpedia.com, Balikpapan – Komisi II DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim pada Jumat (16/5/2025), bertempat di VVIP Room Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan. Agenda utama pertemuan ini adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan perkebunan kelapa sawit, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian sektor agribisnis di provinsi tersebut.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, dan dihadiri unsur pimpinan DPRD seperti Ketua Hasanuddin Mas’ud dan Wakil Ketua Ekti Imanuel, serta anggota Komisi II lainnya. Hadir pula Plt. Kepala Dinas Perkebunan, Andi Siddik, beserta jajaran yang memaparkan perkembangan terbaru sektor kelapa sawit.

Dari data yang diungkapkan, luas areal perkebunan di Kaltim saat ini mencapai 1,62 juta hektare, dengan dominasi kelapa sawit yang menguasai 90,51 persen atau sekitar 1,47 juta hektare. Sektor ini menyerap lebih dari 315 ribu tenaga kerja sepanjang tahun 2024.

Dari sisi kepemilikan lahan, mayoritas—sekitar 84 persen—dikuasai oleh perusahaan swasta, sementara perkebunan rakyat mencakup 15 persen dan sisanya dikelola oleh BUMN. Tahun 2023, produksi tandan buah segar (TBS) mencapai 19,7 juta ton, dengan produktivitas rata-rata 16,2 ton per hektare. Saat ini, terdapat 111 pabrik kelapa sawit dengan kapasitas olah mencapai lebih dari 6.000 ton TBS per jam.

Namun, tantangan besar juga masih membayangi. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang akrab disapa Hamas, menggarisbawahi berbagai persoalan krusial seperti konflik lahan, perizinan bermasalah, hingga minimnya kontribusi sektor sawit terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Evaluasi memang penting, tetapi yang utama adalah menjamin keberlanjutan dan keadilan bagi petani sawit,” ujar Hamas tegas.

Wakil Ketua DPRD, Ekti Imanuel, turut menambahkan pentingnya keterlibatan lintas sektor. Ia mendorong Komisi II untuk aktif dalam forum-forum strategis seperti Pekan Daerah (PEDA) di Kutai Barat bulan Juni mendatang. Ia juga mengusulkan RDP lanjutan dengan melibatkan Perusda demi mendorong hilirisasi produk perkebunan.

“IUP dan pola kemitraan plasma masih sering tidak berpihak pada petani. Kita butuh data yang lebih rinci dan kebijakan yang menyentuh langsung ke lapangan,” jelas Ekti.

Sebagai penutup, Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan program strategis di sektor perkebunan.

“Komisi II akan mengawal penuh pembangunan perkebunan, dengan fokus pada manfaat langsung bagi masyarakat dan petani lokal,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)