DPRD Samarinda Pastikan Distribusi Beras Aman, Iswandi Tegaskan Tak Ada Penyimpangan

Samarinda – Di tengah kekhawatiran masyarakat mengenai isu penyimpangan distribusi beras, DPRD Kota Samarinda memastikan bahwa stok dan distribusi beras di wilayah tersebut berjalan aman dan terkendali.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi menegaskan bahwa distribusi beras berjalan sesuai prosedur.

“Kami sudah turun langsung mengecek ke gudang Bulog, dan distribusi berjalan sesuai prosedur. Tidak ditemukan adanya penyimpangan seperti yang ramai dibicarakan,” ujar Iswandi.

Ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap distribusi beras dilakukan secara berkala bersama instansi teknis. Tujuannya untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang tidak wajar maupun praktik curang di lapangan.

“Distribusi dan stok tetap aman, bahkan menjelang akhir tahun dan musim panen. Kami terus pantau agar tidak terjadi gejolak harga,” tambahnya.

Menurut Iswandi, dukungan dari kebijakan pemerintah pusat turut memperkuat ketahanan pangan di daerah. Salah satunya melalui program yang digagas Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang menjamin pembelian hasil panen petani dengan harga layak.

“Dengan harga beli sekitar Rp6.000 per kilogram, petani tidak dirugikan dan distribusi ke pasar tetap lancar. Ini sangat membantu menjaga stabilitas pangan,” katanya.

Meskipun demikian, Iswandi mengakui bahwa potensi persoalan tetap ada, terutama pada komoditas lain seperti jagung yang lebih rentan terhadap gangguan distribusi. Namun ia menegaskan bahwa kasus-kasus tersebut umumnya sudah dalam penanganan aparat penegak hukum.

“Kalau jagung memang kadang ada kendala, tapi untuk beras reguler relatif aman. Kalaupun ada kenaikan harga, biasanya terjadi di beras premium yang memang menyasar segmen pasar tertentu,” jelasnya.

DPRD Samarinda, lanjut Iswandi, berkomitmen untuk terus mengintensifkan pengawasan terhadap distribusi komoditas pangan strategis. Tujuannya adalah memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat serta menjaga stabilitas pasokan di pasar.

“Fungsi pengawasan ini akan terus kami jalankan agar tidak terjadi kelangkaan atau spekulasi harga yang merugikan warga,” tutupnya. (adv)