Kaltim Pelopori Pendidikan Gratis Terbesar di Indonesia, Anggaran 2026 Capai 1,3 Triliun

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) secara resmi mengumumkan implementasi finansial masif untuk program GratisPol Pendidikan, yang bertujuan mewujudkan pendidikan tinggi gratis bagi seluruh mahasiswa daerah.

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, H. Seno Aji, dalam kuliah umum bertema ‘GratisPol untuk Pendidikan di Kaltim’ di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, menegaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menyediakan alokasi anggaran yang fantastis khusus untuk program ini.

“Kita sudah siapkan anggaran tahun 2026 itu adalah Rp1,3 triliun!” ungkapnya, pada Jum’at (28/11/2025).

Anggaran ini disiapkan untuk menyasar seluruh anak didik Kaltim yang berkuliah di berbagai universitas di provinsi tersebut.

​Wagub Seno Aji memaparkan bahwa alokasi fiskal ini merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang dan bukan sekadar program tahunan. Dana yang dialokasikan diproyeksikan akan terus meningkat signifikan.

“Terus 27, 28, 29, dan 30, di tahun 2030 kita akan mengalami peningkatan mendekati Rp1,5 triliun,” jelas Seno Aji.

Program GratisPol ini, yang dikelola secara murni oleh Pemprov Kaltim, disebutnya sebagai “satu program yang ambisius dan satu-satunya di tanah air” menegaskan posisi Kaltim sebagai pelopor di bidang ini.

​Seno Aji menyoroti bahwa kebijakan pembebasan biaya pendidikan merupakan praktik umum di negara-negara maju dan kaya di Eropa, seperti Finlandia.

Kaltim mengambil langkah berani untuk mengadopsi dan menjadi yang pertama di Indonesia yang menerapkan program serupa dengan skala pendanaan sebesar ini.

“Program pendidikan gratis ini, seperti di Eropa, Kaltim yang pertama di tanah air,” ujar Seno Aji. Dirinya menempatkan inisiatif ini sebagai terobosan nasional yang patut dicontoh.

​Wagub juga memberikan klarifikasi mengenai batasan cakupan GratisPol Pendidikan untuk mencegah kesalahpahaman di kalangan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa program ini secara spesifik bertujuan membiayai kebutuhan akademik, yaitu Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan tidak mencakup biaya hidup sehari-hari.

“Program GratisPol yang namanya pendidikan gratis adalah untuk membayar uang sekolah secara gratis,” tegasnya.

Klarifikasi ini penting untuk membedakan bantuan provinsi yang fokus pada biaya sekolah dengan bantuan untuk biaya hidup.

​Untuk memastikan dukungan yang holistik bagi mahasiswa, Pemprov Kaltim telah merancang strategi kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Seno Aji menjelaskan bahwa bupati dan walikota se-Kaltim telah diwajibkan untuk mengalokasikan program beasiswa daerah mereka guna menanggung biaya hidup mahasiswa.

“Mereka akan kita wajibkan memberikan asrama kepada kalian. Kemudian, selain itu akan memberikan living cost atau biaya hidup dari pemerintah kabupaten untuk anak-anak yang berkuliah dari kabupaten tersebut. Nah, nanti kita akan kolaborasi,” jelasnya.

Dengan kolaborasi ini, Pemprov dan Pemkab/Pemkot berbagi tanggung jawab untuk mendukung mahasiswa secara komprehensif.

​Wagub Seno Aji juga menekankan pentingnya persyaratan kependudukan untuk menjaga keberlanjutan dan keadilan program bagi warga Kaltim.

“Bagi mahasiswa yang berasal dari luar Kalimantan Timur dan ingin mendapatkan kesempatan yang sama, mereka harus memenuhi syarat pindah domisili ke Kalimantan Timur, dan baru dapat menerima manfaat GratisPol setelah tiga tahun berdomisili,” jelasnya.

Ketentuan ini menegaskan bahwa program ini diprioritaskan untuk menguatkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal Kaltim.

​Dengan alokasi Rp1,3 triliun ini dan perencanaan jangka panjang yang menjangkau Rp1,5 triliun, Kaltim membuktikan keseriusannya dalam mempersiapkan Generasi Emas 2045 yang cerdas, bahagia, sehat, dan berkarakter.

Program ini bukan hanya sebatas bantuan finansial, melainkan investasi strategis Kaltim dalam SDM untuk mendukung peran vital daerah sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), sejalan dengan visi besar Indonesia Emas.(ct/ADV/Diskominfo)