Ketua BK DPRD Kaltim Ingatkan Larangan Terima Parsel Lebaran: Jaga Integritas, Hindari Konflik Kepentingan

Kaltimpedia.com, SAMARINDA – Menjelang perayaan Idulfitri 1446 Hijriah, tradisi saling mengirim parsel Lebaran kembali marak di kalangan masyarakat, termasuk kepada para pejabat publik. Namun, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Timur, Subandi, mengingatkan seluruh anggota dewan untuk tidak menerima bingkisan dalam bentuk apa pun yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Menurut Subandi, anggota legislatif memiliki tanggung jawab moral dan etik yang tinggi dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD. Oleh karena itu, menerima parsel, terutama dari pihak-pihak yang memiliki hubungan kerja dengan DPRD, dinilai tidak patut.

“Sebagai pejabat publik, kita tidak diperkenankan menerima parsel, apalagi jika berasal dari mitra kerja atau menggunakan dana pemerintah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa larangan tersebut bukan sebatas formalitas, melainkan bagian dari upaya menjaga profesionalisme dan netralitas DPRD, terutama dalam pengawasan terhadap anggaran daerah.

“Kalau sumbernya dari APBD, itu jelas tidak diperbolehkan. Kita harus tegas menjaga marwah lembaga ini,” tegasnya.

Meski demikian, Subandi tetap membuka ruang bagi situasi yang bersifat pribadi. Ia menyebut, bila bingkisan berasal dari hubungan usaha pribadi yang tidak berhubungan dengan fungsi kedewanan, maka hal tersebut masih dapat dipertimbangkan secara etis.

“Harus dilihat konteks dan sumbernya. Kalau dari mitra usaha yang tak berkaitan dengan tugas kedewanan, itu berbeda. Tapi tetap harus bijak dan berhati-hati,” jelas politisi tersebut.

Subandi menutup dengan imbauan agar seluruh anggota dewan menahan diri dari praktik semacam itu, demi menjaga citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi legislatif.

“Saya harap teman-teman dewan memahami dan menaati ini. Jangan sampai ada bingkisan dari dinas atau pihak rekanan yang memanfaatkan momen Lebaran untuk mendekat secara tidak etis. Itu tidak bisa dibenarkan,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv)