Kunjungan Gubernur ke Berau Dinilai Percepat Penyelesaian Masalah Infrastruktur dan Listrik

Kaltimpedia.com, Samarinda – Kehadiran langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) di Kabupaten Berau dinilai membawa angin segar bagi percepatan pembangunan di wilayah pesisir dan daerah terpencil. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menilai langkah tersebut memungkinkan pemerintah provinsi melihat langsung tantangan yang dihadapi masyarakat.

“Kalau kepala daerah datang ke lokasi, kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran. Mereka bisa merasakan langsung kondisi di lapangan,” kata Syarifatul.

Menurutnya, salah satu keluhan terbesar warga pesisir adalah minimnya akses infrastruktur memadai. Pembangunan Jembatan GM di Sungai Pelawan disebut sebagai prioritas mendesak karena selama ini warga hanya mengandalkan jalur kebun sawit yang tidak layak untuk mobilitas harian.

Selain itu, persoalan kelistrikan juga menjadi sorotan. Syarifatul mencontohkan Pulau Kaniungan yang hingga kini belum terhubung jaringan listrik. Ia mengapresiasi respons cepat Gubernur yang langsung berkoordinasi dengan Telkomsel dan PLN setelah menerima laporan dari kepala kampung.

“Ini bukti bahwa kehadiran pemimpin di lapangan mempercepat pengambilan keputusan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti proyek strategis lain seperti Jembatan Nibung dan perbaikan ruas jalan provinsi yang belum maksimal. Target penyelesaian proyek paling lambat akhir 2026 dinilai penting agar manfaatnya segera dirasakan warga.

Syarifatul mendorong pemerintah provinsi memperluas kunjungan kerja ke wilayah lain di Berau, termasuk Maratua, Derawan, dan Kelay, untuk menyinkronkan program pembangunan secara menyeluruh.

“Jika hanya mengandalkan laporan tertulis, sering kali solusi tidak sesuai dengan masalah. Tapi kalau turun langsung, keputusan bisa diambil lebih cepat,” tegasnya.

Ia juga memuji pelaksanaan rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar selama kunjungan. Menurutnya, sinergi lintas sektor sangat krusial untuk menjaga stabilitas dan memastikan pembangunan berjalan efektif.

“Pola koordinasi seperti ini sebaiknya juga diterapkan hingga tingkat kecamatan, supaya dampaknya lebih luas,” tutupnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)