Maraknya Penyalahgunaan Media Sosial di Kalangan Pelajar, DPRD Kaltim Minta Pemerintah dan Orang Tua Tak Lepas Tangan

Kaltimpedia.com, Samarinda – Meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan pelajar kini menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur. Di tengah arus digitalisasi yang semakin tak terbendung, gawai yang semestinya menjadi sarana belajar justru kerap dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang produktif hingga merugikan.

Fenomena ini disorot oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. Ia menyebut penyalahgunaan media sosial oleh pelajar telah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan dan memerlukan intervensi kolektif dari berbagai pihak.

“Ini bukan masalah sepele. Sudah banyak kasus di mana anak-anak justru terpapar konten negatif karena kurangnya pengawasan. Pemerintah, sekolah, dan orang tua harus sama-sama bertindak,” ujar Darlis saat ditemui wartawan.

Menurutnya, tantangan utama terletak pada dilema penggunaan gawai: di satu sisi, perangkat digital mendukung proses pembelajaran. Namun di sisi lain, tanpa kontrol yang ketat, gawai justru menjadi pintu masuk ke konten-konten yang tidak mendidik, bahkan berbahaya.

“Kalau dilarang total, pembelajaran terganggu. Tapi kalau dibebaskan, mereka bisa akses apa saja. Karena itu, pendekatan pencegahan dan edukasi harus lebih diperkuat,” jelasnya.

Darlis juga menegaskan bahwa tanggung jawab dalam menjaga anak-anak dari dampak buruk dunia digital tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Menurutnya, orang tua memiliki peran kunci dalam melakukan pengawasan di lingkungan rumah.

“Kontrol utama justru di rumah. Sekolah hanya bisa membimbing selama jam belajar. Sisanya, orang tua yang harus aktif mengarahkan dan memantau,” tegasnya.

Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam menyusun program literasi digital, baik untuk pelajar maupun masyarakat luas. Edukasi tentang penggunaan internet yang sehat dan aman dinilai sangat mendesak dilakukan secara masif dan berkelanjutan.

“Literasi digital bukan hanya tanggung jawab guru. Pemerintah juga wajib turun tangan agar anak-anak kita tidak salah arah dalam menggunakan teknologi,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)