Nilai Dana Penyaluran PPM Tumpang Tindih, Pemprov Kaltim Dorong Sinergitas Antara Pemda dan Perusahaan

Samarinda – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Bambang Arwanto, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam penyaluran dana Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Pasalnya, menurut Bambang sapaan akrabnya, kendala yang sering muncul, yaitu rebutan ruang publik terkait proyek mana yang harus dibiayai. Situasi ini berpotensi menyebabkan program pemberdayaan tidak berjalan efektif dan menimbulkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).

“Sering kali kita melihat adanya tumpang tindih kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Hal ini mengganggu kelancaran program-program yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bambang (10/11/2025).

Ia menekankan bahwa indikator keberhasilan PPM harus dapat terukur, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka pengangguran, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah ring 1, 2, dan 3 yang berada di sekitar lokasi tambang.

Dengan demikian, hasil dari program ini dapat terlihat secara jelas dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

“Untuk itu, kami mendorong adanya sebuah kesepakatan yang jelas mengenai pembagian peran. Penting untuk menetapkan ruang publik mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan wilayah mana yang harus diisi oleh pihak swasta,” tambahnya.

Bambang mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan sinergi yang baik, agar program pemberdayaan berjalan optimal dan tidak lagi terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

“Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan manfaat program PPM dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kesepakatan ini diharapkan dapat segera dirumuskan guna menciptakan komitmen bersama yang lebih kuat dalam upaya mendukung pengembangan masyarakat berkelanjutan,” pungkasnya.(ct/ADV/Diskominfo)