Pasca PSU Pilkada, DPRD Kaltim Desak Pemerintah Mahulu Bangun Tata Kelola yang Transparan dan Progresif

Kaltimpedia.com, Samarinda – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu pada Sabtu (24/5/2025) tak hanya menjadi koreksi demokrasi, tetapi juga dinilai sebagai titik balik untuk memperbaiki arah pembangunan daerah. DPRD Kalimantan Timur menegaskan pentingnya reformasi tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan sinergis di kabupaten termuda Kaltim tersebut.

Mahakam Ulu, yang berada di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, hingga kini masih dihadapkan pada berbagai tantangan mendasar. Infrastruktur yang minim, sulitnya akses layanan dasar, hingga lemahnya koordinasi lintas pemerintahan disebut menjadi penghambat utama pembangunan.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa pemimpin baru Mahakam Ulu harus membawa semangat perubahan yang nyata. Ia menekankan pentingnya transparansi dan kolaborasi aktif dengan Pemerintah Provinsi Kaltim agar setiap program bantuan, termasuk distribusi pupuk bagi petani, bisa berjalan efektif.

“Mahulu memerlukan pemimpin yang bukan hanya mampu mengelola birokrasi, tapi juga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah provinsi,” ujarnya.

Ekti menilai, PSU bukan sekadar pengulangan pemilu, melainkan peluang emas untuk mengevaluasi cara kerja pemerintahan dan melakukan pembenahan struktural. Ia berharap pemimpin hasil PSU mampu membangun sistem pemerintahan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan warga.

“Ini momentum strategis. Pemerintah Mahulu harus membuka diri, memperkuat komunikasi publik, dan mendorong kolaborasi antarinstansi. Tanpa itu, percepatan pembangunan akan sulit terwujud,” tegasnya.

Dalam konteks geografis yang menantang dan kondisi sosial ekonomi yang masih tertinggal, Ekti menyebut Mahulu membutuhkan pendekatan pembangunan yang adaptif, terutama yang berbasis pada keterlibatan masyarakat lokal.

Ia juga menegaskan komitmen DPRD Kaltim untuk terus mengawal pembangunan di Mahakam Ulu, selama ada keseriusan dari pemerintah kabupaten dalam membangun sinergi dengan provinsi.

“Komunikasi yang terbuka adalah kunci. Mahulu harus bangkit, dan kita harus mulai dari sekarang,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)